infosawit

Petani Sawit Minta Perlu ada Tata Kelola Sawit yang Baik dan Transparan



Dok. InfoSAWIT
Petani Sawit Minta Perlu ada Tata Kelola Sawit yang Baik dan Transparan

InfoSAWIT, BOGOR – Diungkapkan Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, masih banyak petani kelapa sawit yang belum tersentuh oleh program peremajaan sawit yang mendapat dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit  (BPDPKS), ini lantaran prosedur yang terlalu Panjang dan berat, begitupun halnya realisasi penguatan SDM dan sarpras.

Kata Darto, hal ini karena tidak adanya data yang akurat di tingkat petani sawit. Di samping itu juga, dana sawit ini tidak mendukung percepatan target pelaksanaan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani untuk mendukung pembangunan berkelanjutan nasional dan pembangunan kelembagaan petani sawit agar mandiri, kuat dan sejahtera.

“Kuatnya kepentingan kelompok tertentu dalam beberapa proyek dalam program ini, harus menjadi konsen kita Bersama. Pelaksanaan program penguataan SDM yang bersumber dari dana BPDP-KS, terlihat tidak memberikan kepercayaan kepada dinas-dinas di daerah untuk memberikan pelatihan SDM bagi petani dan pengaturan pelatihan harus dilakukan oleh Lembaga pelatihan yang bersertifikat,” katanya saat memberikan sambutan diacara Diskusi Awal Pertemuan Nasional SPKS Tahun 2021 bertajuk “Strategi Mengimplementasikan Roadmap Petani Mandiri Menuju Sertifikasi ISPO”, Kamis (25/11/2021) di Bogor yang dihadiri InfoSAWIT.

Lebih lanjut kata dia, begitupun halnya dalam proyek PSR yang seolah-olah ada ada kekuasaan tunggal dari BUMN, yang ditunjuk langsung oleh kebijakan untuk pelaksanaan replanting. Kami melihat sucofindo yang berkuasa penuh untuk proyek replanting.

Aspek lainnya terkait dengan sawit dalam kawasan hutan. Selama ini petani selalu dituduh, petani sawit lah yang merusak hutan atau membabat hutan untuk sawit. Tetapi perlu di ingat bahwa, kata Darto, data yang diusung oleh Auriga dan SPOS Indonesia menunjukkan bahwa hanya 1,9 juta petani swadaya dan hanya 0,7 juta ha yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, ini bagi petani yang masuk dalam kategori pekebun kurang dari 25 ha.

“Padahal bila menggunakan data ini, ditambah dengan luas plasma, itu hanya sekitar hampir 3 juta ha perkebunan rakyat (swadaya dan plasma). Lantas bagaimana dengan 3,7 juta ha? Karena pemerintah telah menentukan perkebunan rakyat itu seluas 6,7 juta ha,” kata Darto.

Sebab itu kata Darto, perlu ada kategori petani lebih jelas. “Supaya tidak menimbulkan kerugian bagi petani yang kurang dari 25 ha yang sering kali dituduh merambah hutan dan tentunya merugikan negara dari sisi pajak. Sehingga dengan data yang baik, tidak ada lagi yang berlindung dibalik KATA Perkebunan rakyat,” tandas dia. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit