infosawit

Pemerinta Dilarang Terbitkan Kebijakan Strategis, Menyusul Putusan MK



Pemerinta Dilarang Terbitkan Kebijakan Strategis, Menyusul Putusan MK

InfoSAWIT, JAKARTA - Diungkapkan, Agus Ruli Ardianyah yang mewakili Pemohon dari Serikat Petani Indonesia (SPI) mengatakan, bahwa indikator partisipasi bermakna harus menjadi pedoman bagi DPR dan Pemerintah dalam pembentukan undang-undang.

“Jangan seperti UU Cipta Kerja yang tidak melibatkan gerakan petani,” kata Agus Ruli dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT, Kamis (24/11/2021). 

Berdasarkan putusan MK ini, kata Direktur Sawit Watch, Andi Inda Fatinaware, pemerintah tidak boleh mengeluarkan terlebih dahulu kebijakan strategis dan peraturan perundang-undangan turunan dari UU Cipta Kerja di lapangan pertanian, perkebunan, dan perikanan, UU Cipta Kerja  bermasalah secara konstitutional sehingga tidak bisa menjadi rujukan bagi aturan dibawahnya.

Sedari awal pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat yang jelas bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang.

“Sehingga, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khusus klaster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan menjauhkan pencapaian kedaulatan petani dan pangan di Indonesia,” kata Inda.

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah memandang bahwa, dengan berlakunya Undang-Undang ini akan berpotensi mengancam eksistensi, keberlanjutan hidup petani, eksistensi kelompok-kelompok tani, dan kebudayaannya serta kedaulatan petani atas pangan, mengancam berkembangnya pertanian, melemahkan keterampilan petani, dan menghambat berkembangnya organisasi-organisasi petani lokal. “Terlebih lagi para petani gurem yang akan terus mengalami diskriminasi,” kata Said Abdullah. 

Lantas, dari dari Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA),  Muhammad Reza Sahib selaku Pemohon, mengapresiasi putusan MK bahwa UU Cipta Kerja itu dalam proses pembentukannya syarat dengan kepentingan pemodal dan cacat formil. “Sehingga memberi waktu untuk gerakan kewargaan mengonsolidasikan diri dalam memperkuat DEMOKRASI,” tandas Reza. (T1)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit