infosawit

BPDPKS Usung Program Kemitraan Berbasis Karakteristik Usaha



Dok. InfoSAWIT
BPDPKS Usung Program Kemitraan Berbasis Karakteristik Usaha

InfoSAWIT, JAKARTA - Tak bisa dipungkiri sektor perkebunan kelapa sawit memiliki kontribusi tinggi terhadap perekonomian negara. Sebab itu guna memberikan manfaat bagi petani sawit yang mengelola 42% dari total area perkebunan kelapa sawit di Indonesia, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) medukung kemitraan berbasis karakteristik usaha.

Merujuk penelitian Ryan B. Edwards dari Center on Food Security and  the Environment, Stanford  University tahun 2010, mencatat perkebunan sawit sejak tahun 2.000 telah berkontribusi membantu 10 juta orang lepas dari kemiskinan dan setidaknya 1,3 juta masyarakat perdesaan keluar dari garis kemiskinan. Indikasi ini Nampak dari kabupaten yang terdapat perkebunan kelapa sawit mengalami penurunan angka kemiskinan yang signifikan dibandingkan kabupaten tanpa perkebunan kelapa sawit.

Kondisi tersebut tentu saja bukan datang begitu saja, melainkan damak dari kebijakan pemerintan yang diambil pada 1970 an lali, dimana pemerintah melakukan pengurangan kepemilikan perkebunan pada perusahaan negara, sehingga mendorong meningkatnya perkebunan rakyat secara signifikan.

Pada tahun 1979, perkebunan rakyat tercatat hanya menccapai 1,2% dari total perkebunan kelapa sawit yang ada. Namun, jumlah tersebut meningkat tajam menjadi  41% di tahun 2015. Guna mengantisipasi melonjaknya ekpansi perkebunan kelapa sawit Pemerintah juga pada 2018, mengambil keputusan penting dengan mengeluarkan Instruksi penundaan (moratorium) dan evaluasi Perkebunan kelapa sawit.

Langkah ini dilakukan guna memberikan peluang perbaikan tata kelola disamping mengupayakan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat yang seringkali memiliki produksi rendah, akibat kurangnya penerapam budidaya yang baik serta penggunaan bibit sawit asal (tidak bersertifikat).

Merujuk data dari Direktorat Jenderal Perkebunan (DitjenBun), Kementerian Pertanian, sampai tahun 2020 lalu, luas areal perkebunan kelapa sawit yang dikelola perusahaan besar swasta mencapai 8,68 juta ha dengan rerata produktivitas CPO sekitar 3,5 ton/ha/tahun, lantas perkebunan kelapa sawit yang dimiliki perusahaan negara sejumlah 0,98 juta ha, dengan produktivitas CPO mencapai 3,75 ton/ha/tahun, sementara perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani sekitar 6,72 juta ha, dengan produktivitas CPO kurang dari 2,8 ton/ha/tahun.

Dikatakan Direktur Penyaluran Dana BPDPKS, Edi Wibowo, masih rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani akibat adanya inefisiensi rantai pasok sawit rakyat, yang mana tipikal permasalahan petani selalu terkait produktivitas kebun sawit masih rendah, kemudian, bertumpu pada hasil penjualan minyak, sementara potensi Biomassa yang lain belum banyak dimanfaatkan. Termasuk lemahnya daya tawar pada rantai jual beli rendah dan akses langsung kepada pasar dan masih terbatasnya pembiayaan komersil.

Dengan banyaknya kendala tersebut, maka BPDP-KS berupaya untuk membuka simpul masalah, yakni dengan program kemitraan yang mencakup program peremajaan sawit rakyat (PSR), program peningkatan SDM Sawit, Program Riset, Program Sarana dan Prasaran, dimana ujung dari program itu diharapkan bisa mendorong kesejahteraan petani sawit.

Lebih lanjut kata Edi, langkah tersebut sesuai dengan Perpres 61 Tahun 2015 Jo. Perpres 66 Tahun 2018, diantaranya mendukung pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi/kemitraan, peremajaan, sarana dan prasarana, pemenuhan kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawi, penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati...

Lebih lengkap baca InfoSAWIT Edisi Agustus 2021

 


. . . untuk selengkapnya dapat di baca di majalah infosawit di infosawit store atau berlangganan.

infosawit