infosawit

Dari Kelapa Sawit, Riau Kehilangan Potensi Keuangan Rp 107 Triliun/Tahun



Ketua SPKS Kab. Rokan Hulu, Yusro Fadly bersama Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar
Dari Kelapa Sawit, Riau Kehilangan Potensi Keuangan Rp 107 Triliun/Tahun

InfoSAWIT, BOGOR - Rapat kerja Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang dilaksanakan di Kota Bogor menghadirkan keynote speaker Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar sebagai. Pada acara tersebut juga hadir secara offline di Aula Hotel Permata Kota Bogor beberapa petani yang tergabung di dalam Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS),peserta online yang berasal dari  para pemangku kepentingan seperti dari Kementrian Pertanian, Kementrian Perekonomian, BPDPKS, POPSI dan beberapa petani kelapa sawit, Kamis (25/11/2021)

Pada kesempatan tersebut Ketua SPKS Kab. Rokan Hulu, Yusro Fadly menyampaikan beberapa hal terkait kondisi perkebunan kelapa sawit dan kondisi petani kelapa sawit di Rokan Hulu khususnya,  yakni terdapat potensi yang sangat besar membuat Riau tidak dapat menikmati hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) dari Sektor Kelapa Sawit, seperti belum adanya aturan tentang DBH sektor Perkebunan Sawit bagi daerah Penghasil Sawit seperti halnya Migas, Minerba, Kehutanan dan Pariwisata. “Hal ini jelas sangat merugikan bagi daerah penghasil sawit, tidak hanya propinsi Riau saja,” ungkap Yusro Fadly kepada InfoSAWIT.

Selain Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pajak yang hilang dari sektor perkebunan sawit sangat besar dan fantastis, seperti hal yang diungkapkan oleh salah seorang Anggota DPRD Riau, Suhardiman Amby beberapa waktu lalu, Riau kehilangan sektor pajak sekitar Rp 107 Triliun pertahun hal ini diakibatkan oleh adanya sekitar 1,4 Juta Hektar sawit ilegal di Propinsi Riau, pernyataan ini juga seiring dengan pernyataan Gubernur Propinsi Riau, H. Syamsuar beberapa waktu yang lalu yang mana menyampaikan bahwa data perkebunan sawit di Riau itu ada sekitar 2,4 Juta Hektare tetapi kenyataannya yang bayar pajak hanya sektar 1,19 Juta Hektare.

Sebab Yusro Fadly berharap, KPK bisa turun tangan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. “Harapan kami dari SPKS melalui Pimpinan di lembaga KPK bisa membawa dan mendiskusikan hal ini, karena kami menilai hal ini tidak sejalan dengan pancasila sila ke 5, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut tutur Yusro, pihaknya menilai ini merupakan bentuk penzholiman kepada daerah penghasil sawit. Jadi semoga hal ini bisa kita cari solusi secara bersama.  “Mustahil rasanya Sertifikasi ISPO yang merupakan mandatori UU bisa kita capai secara maksimal  pada saat kondisi data perkebunan yang masih tuntas, serta permasalahan ditingkat petani yang masih sangat banyak, baik itu legalitas lahan maupun pengelompokan ditingkat petani,” tandas dia. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit