infosawit

Mendorong Tata Kelola Sawit Transparan dan Bebas Korupsi



Mendorong Tata Kelola Sawit Transparan dan Bebas Korupsi

InfoSAWIT, BOGOR - Diakui atau tidak saat ini, pemerintah telah memiliki beragam program untuk pemberdayaan petani sawit melalui dukungan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Merujuk laporan BPDPKS, selama periode Juli 2015- November 2021, tercatat dana yang berhasil dipungut dari pajak ekspor mencapai Rp 67,53 Triliun.

Namun sayangnya realisasi bantuan pendanaan untuk petani kelapa sawit masih sangat rendah dibawah 10%, tercatat selama tahun 2016 - 22 Desember 2021 bantuan untuk dukungan PSR hanya mencapai Rp 6,59 Triliun.

Padahal, masih banyak petani yang belum tersentuh oleh program peremajaan sawit karena prosedur yang terlalu Panjang dan berat, begitupun halnya realisasi penguatan SDM dan sarpras. Diungkapkan Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, kondisi tersebut terjadi akibat tidak adanya data yang akurat di tingkat petani sawit.

Belum lagi permasalahan pengawasan yang dianggap masih sangat lemah, sehingga beragam program yang dijalankan banyak tidak seuai dengan target yang ditetapkan, kata Darto, masih banyak pemain-pemain baru memburu rente merebut proyek dan saling menikam.

Bahkan tidak sedikit petani yang dipanggil oleh Kejaksaan di beberapa daerah. Petani seolah ditakut-takuti, agar petani sawit jangan mengelola dana replanting secara langsung atau mandiri melalui koperasi. Ini terjadi karena banyak orang ingin merebutnya.

“Seperti proyek tumbang ciping dalam replanting dll. Selain itu juga, lemahnya pengawasan pada identitas petani penerima replanting, yang kemudian salah sasaran. Lagi-lagi pengawasan yang lemah,” kata Darto saat memberikan sambutan pada acara Diskusi Awal Pertemuan Nasional SPKS Tahun 2021, bertajuk “Strategi mengimplementasikan Roadmap Petani Mandiri Menuju Sertifikasi ISPO”, di Bogor, akhir November 2021 lalu, dihadiri InfoSAWIT.

Lantas yang kedua, ungkap Darto, terkait dengan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan. Selama ini petani selalu dituduh, petani sawit lah yang merusak hutan atau membabat hutan untuk sawit.

Tetapi perlu menjadi perhatian bahwa merujuk data yang disusun oleh Auriga dan SPOS Indonesia menunjukkan bahwa, hanya 1,9 juta lahan petani sawit swadaya dan hanya 0,7 juta ha yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Petani ini masuk dalam kategori pekebun kurang dari 25 ha.

Sementara bila mengacu ke data pemerintah menunjukkan bahwa luas perkebunan kelapa sawit rakyat ada sebanyak 6,7 juta ha.  Padahal tutur Darto bila mengacu data dari  Auriga dan Strengthening Palm Oil Sustainability (SPOS) Indonesia, total luasan kebun sawit plasma dan swadaya hanya sekitar 3 juta ha, maka akan ada selisih sekitar 3,7 juta ha, yang perlu dikategorisasikan lebih jelas.

Kondisi ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi petani yang memiliki lahan sawit kurang dari 25 ha, yang sering kali dituduh merambah hutan dan tentunya merugikan negara dari sisi pajak. “Jelas, dengan data yang baik, tidak ada lagi yang berlindung dibalik ‘kata’ Perkebunan rakyat,” kata Darto.

Sumber: Majalah InfoSAWIT Edisi Januari 2021


Dapatkan update berita seputar harga TBS, CPO dan industri kelapa sawit setiap hari dari infosawit.com. Mari bergabung di Grup Telegram "InfoSAWIT - News Update", caranya klik link https://t.me/info_sawit, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Atau IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS.

. . . untuk selengkapnya dapat di baca di majalah infosawit di link infosawit store atau berlangganan.

infosawit