infosawit

Rembug Petani Sawit: Larangan Ekspor Musti Jadi Momen Perbaikan Tata Niaga Sawit



Dok. InfoSAWIT
Rembug Petani Sawit: Larangan Ekspor Musti Jadi Momen Perbaikan Tata Niaga Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA – Para petani kelapa sawit Indonesia yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) pada Kamis (12/5/2022), melakukan rembug bersama terkait permasalahan di tingkat petani sawit di wilayah sentra kelapa sawit di Indonesia, paska pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil.

Petani sawit yang tergabung dalam dua serikat tersbut sepakat bahwa, Kebijakan pelarangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng sawit harus dijadikan momentum Pemerintah untuk merombak sistem perkebunan kelapa sawit yang ada.

Terlebih masalah yang dihadapi sektor perkebunan kelapa sawit secara nasional paling tidak didasari oleh tiga aspek, Pertama, reforma agraria yang belum dijalankan sehingga perkebunan kelapa sawit masih menjadi sumber konflik agraria dan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah.

Kedua, pekebunan kelapa sawit yang menerapkan sistem pertanian monokultur  berdampak pada  lingkungan hidup. Ketiga, ketergantungan petani sawit kepada korporasi kelapa sawit sangat akut, petani sawit belum mempunyai pabrik pengelolaan kelapa sawit,  seperti industri  pengolahan  menjadi CPO hingga  minyak goreng. Hulu hilir kelapa sawit hanya dikuasai segelintir orang kuat.

Sebab itu petani sawit berharap, pemerintah segera mengawasi dan mengambil tindakan hukum yang tegas kepada pabrik kelapa sawit/perusahaan dari tingkat trader, grower hingga produsen yang ikut andil dalam menentukan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit secara sepihak di lapangan, yang tidak berdasar pada harga penetapan pemerintah serta berbagai praktik menyimpang lainnya yang merugikan petani sawit.  

“Kami menduga bahwa penetapan harga TBS kelapa sawit saat ini tidak lagi merujuk pada harga  internasional  yang  sebelumnya  berlaku.  Yang  berlaku adalah  harga  nasional. Dugaan ini tidak lepas dari fakta sebelumnya bahwa pabrik kelapa sawit tidak mematuhi harga yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, kami menyuarakan bahwa negara tidak boleh kalah, Kami mendukung sepenuhnya agar Pemerintah jangan menyerahkan urusan penentuan harga TBS kelapa sawit kepada pengusaha sawit,” demikian ungkap para petani dalam keterangan resmi yang diterima InfoSAWIT, Jumat (13/5/2022).

Apalagi hingga saat ini petani sawit di seluruh wilayah sentra sawit di Indonesia tengah menghadapi penurunan harga TBS kelapa sawit yang ditetapkan pemerintah provinsi setelah Permendag 22/2022 disahkan.

Tidak itu saja petani sawit juga meminta Pemerintah segera mengawasi dan memberikan kebijakan yang tepat untuk melindungi petani sawit dari harga input produksi yang tinggi pada petani seperti harga pupuk, pestisida dan herbisida yang tiap hari naik secara drastis.  

“Kebijakan larangan sementara ekspor CPO, harus dijadikan momentum bagi Pemerintah untuk memperbaiki struktur pasar oligopoly di Industri hulu perkebunan kelapa sawit dan struktur pasar monopoli di sector hilir, yang telah menyingkirkan petani sawit sebagai pelaku rantai pasok serta penyingkiran petani atas tanah karena penguasaan tanah yang timpang sebagai dampak perluasan lahan yang melebihi ketentuan yang berlaku,” tandas mereka. (T2)


Dapatkan update berita seputar harga TBS, CPO dan industri kelapa sawit setiap hari dari infosawit.com. Mari bergabung di Grup Telegram "InfoSAWIT - News Update", caranya klik link https://t.me/info_sawit, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Bisa juga IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS.

. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di link infosawit store atau berlangganan.

infosawit