infosawit

Audit Perusahaan Sawit Mesti Menyangkut Perizinan dan Komitmen Lingkungan



Foto: Afrinaldi zulhen/SawitFest 2021 - Ilustrasi Lanskap Sawit
Audit Perusahaan Sawit Mesti Menyangkut Perizinan dan Komitmen Lingkungan

InfoSAWIT, BOGOR - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) memberikan sejumlah catatan mengenai rencana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia - Luhut Binsar Panjaitan untuk melakukan audit seluruh perusahaan di industry perkebunan kelapa sawit.

Langkah untuk melakukan audit ini sangat diperlukan dan Pemerintah diharapkan betul-betul serius dan menjangkau seluruh persoalan yang ada di industry sawit. Karena langkah tersebut sebagai bentuk keseriusan Pemerintah memperbaiki tata kelola industri sawit pada sector hulu dan hilir.

Diungkapkan Sekjen SPKS, Mansuetus Darto, langkah audit yang akan dilakukan Menko Marves seharusnya tidak saja berfokus pada persoalan perizinan, tetapi mencakup semua permasalah laten yang ada di lapangan saat ini.

Lebih lanjut, tutur Darto, pembenahan tata kelola industri perkebunan sawit di tanah air tidak berhenti pada persoalan legalitas seperti perizinan, HGU dan plasma. Industri sawit nasional juga menjadi perhatian dunia internasional terutama menyangkut keberlanjutan terutama pada aspek lingkungan yang menyangkut masalah deforestasi dan kebakaran lahan dan hutan. Ini yang masih absen dilakukan.

kata Darto, pembenahan sistem perkebunan kelapa sawit harus datang dari komitmen Pemerintah sendiri terutama dalam hal penyusunan kebijakan dan aturan diikuti langkah audit dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha di sector industry sawit.

“Kami mencontohkan misalnya soal data perkebunan sawit rakyat masih memiliki masalah, data yang di keluarkan oleh kementerian pertanian pada tahun 2019 luas perkebunan sawit rakyat di bawah 25 hektar ada 6,7 juta hektar, dan tahun 2022 ini dari Lembaga Auriga telah merilis data untuk petani sawit rakyat hanya 2,3 juta hektar,” katanya dalam keterangan resmi diterima InifoSAWIT, Jumat (27/5/2022).

Dengan demikian kata Darto, artinya masih banyak yang memiliki lahan diatas 25 hektar kemudian mengatasnamakan sebagai petani sawit, ini tentunya butuh evaluasi juga agar pemilik lahan diatas 25 hektar  wajib IUP dan memiliki HGU. Termasuk menyangkut pembenahan sawit rakyat yang masih bersoal dalam aspek legalitas lahan dan usahanya, SHM dan STDB. Belum lagi dari aspek lingkungan seperti larangan penanamaan sawit di sepadan sungai sungai dan perlindungan spesies yang dilindungi dan lain-lain yang menjadi bagian dalam upaya pemenuhan prinsip keberlanjutan. Jadi, kalau Pemerintah mau mengevaluasi atau mengaudit, harus menjangkau semua permasalahan yang ada”, tegas Darto.

Lebih lanjut, Darto mengatakan bahwa, dalam kaitannya dengan masalah kelangkaan minyak goreng, dan praktik penyimpangan dalam kegiatan ekspor yang dilakukan oleh korporasi besar, maka langkah audit ini tidak hanya menyasar pada aspek legalitas kepatuhan hukum semata, tetapi perhatian Pemerintah juga menjangkau pembenahan struktur pasar di industri sawit dari hulu hingga hilir. (T2)


Dapatkan update berita seputar harga TBS, CPO dan industri kelapa sawit setiap hari dari infosawit.com. Mari bergabung di Grup Telegram "InfoSAWIT - News Update", caranya klik link https://t.me/info_sawit, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Bisa juga IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS.

. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di link infosawit store atau berlangganan.

infosawit