infosawit

Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Gugat Pemkab Bangka



Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Gugat Pemkab Bangka

InfoSAWIT, BANGKA - Lagi-lagi Pemerintah Kota (Pemkab) Bangka digugat. Kali ini, penggugatnya adalah Pihak Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Miranti Plasma Desa Mabat Kecamatan Bakam Bangka. "Gugatan bermula Pada Tahun 2006, waktu (alm)  Eko Maulana Ali menjabat Bupati Bangka. Ketika itu ada kesepakatan Warga Desa Mabat dan Desa Bukitlayang dengan PT THEP. Pemkab Bangka dan PT THEP berencana menjadikan perkebuanan kelapa sawit, plasma dan inti di wilayah setempat," kata Suharno, Pengacara Koperasi (KPKS) Miranti Plasma kepada Bangka Pos Group, belum lama ini.

Rencana ini ditindak-lanjuti oleh Pemkab Bangka, dalam bentuk pemberiab ijin-ijin lokasi 3000 hektare di Desa Mabat dan Desa Buktilayang, kepada PT THEP. "Yaitu 1500 hektare untuk perkebunan inti dan1500 untuk plasma," katanya. Namun satu tahun kemudian, Eko Maulana Ali tak lagi menjabat sebagai Bupati Bangka, digantikan oleh Yusroni Yazid. "Setelah Yusroni naik 2007, keluar ijin usaha untuk PT THEP, dan saat itulah kata-kata plasma hilang, dan dianggap semuanya perkebunan inti," kata Suharno.

 

Seiring perjalanan waktu, PT THEP menurut Suharno menganggap 3000 hektare perkebunan tersebut seutuhnya inti milik mereka. Sejak itulah masyarakat petani, tergabung dalam Koperasi (KPKS), mulai melayangkan protes. "Ternyata plasma cuma simbolis, barangnya tidak ada. Masyarakat merasa dibohongi, sehingga masyatakat (Petani KPKS Miranti Plasma) Desa Mabat mengambil alih kebun sawit seluas 279,65 hektare. Oleh Koperasi miranti plasma, mereka kuasai kebun ini," katanya.

 

Sebaliknya PT THEP merasa keberatan, sehingga akhirnya perkara ini naik ke Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat. Tapi putusan PN Sungailiat, tahun lalu justru memenangkan PT THEP selaku pemilik lahan. Putusan PN Sungailiat dikuatkan Pengadilan Tinggi Babel dan Mahkamah Agung, termasuk rencana mereka melakukan eksekusi kebun yang dimaksud, namun ditolak oleh petani.

 

Namun di luar perkara yang sudah diputuskan MA, Koperasi (KPKS) Miranti Plasma mengajukan gugatan terpisah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang. Gugatan ditujukan pada Pemkab Bangka, karena dianggap merugikan petani.

 

"Inti gugatan bahwa SK Bupati Bangka Tahun 2007 (Bupati Dijabat Yusroni) seharusnya dicabut. Karena di SK tersebut, menghilangkan hak alas petani petani koperasi Desa Mabat. Seharusnya sekarang petani sudah diberikan sertifikat kebun, tapi buktinya tidak," kata Suharno.

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit