infosawit

Jejak Pembangunan Hijau di Kalimantan Tengah



Jejak Pembangunan Hijau di Kalimantan Tengah

InfoSAWIT, PALANGKARAYA - Sebagai salah satu wilayah yang tepat pada perlintasan matahari atau dikenal jalur khatulistiwa, Kalimantan Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor agribisnis, salah satunya pengembangan budidaya kelapa sawit.

Iklim dan kondisi alam yang cocok, mendorong komoditas kelapa sawit di wilayah ini tumbuh pesat. Jika tahun 2014 lalu baru mencapai 1,115 juta ha, maka di tahun 2016 diperkirakan telah seluas 1, 2 juta ha. Merujuk data Kementerian Pertanian, Kalimantan Tengah pun menjadi peyumbang nomor tiga penghasil minyak sawit nasional, dengan produksi minyak sawit sebanyak 3,7 juta ton.

Masih merujuk data dari Kementerian Pertanian, dari seluas 1,2 juta ha yang baru tertanami kelapa sawit seluas 915 ribu ha, dengan tingkat produktivitas rata-rata provinsi mencapai 4 ton CPO/ha/tahun.

 

Sayangnya pengembangan kelapa sawit di Kalimantan Tengah tidak semulus yang diperkirakan, munculnya  karut marut tata guna lahan di Kalimantan Tengah menjadi salah satu kendala pengembangan kelapa sawit di Kalimantan Tengah.

 

Ini terjadi paska terbitnya Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015-2035. Dalam beleid ini kawasan hutan di Kalimantan Tengah mencapai sekitar 15,3 juta ha, sedang kawasan non hutan (perkebunan, pertanian, pemukiman, fasilitas umum dan lainnya) hanya 17% dari kawasan hutan.

 

Padahal dalam beleid sebelumnya, Perda 8 tahun 2003 yang mengatur RTRWP Kalimantan Tengah dengan berpedoman pada hasil Pemaduserasian antara Peta RTRWP Propinsi Kalteng dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1982 sebagai penyempurnaan Perda nomor 5 tahun 1993 menetapkan Kawasan Hutan seluas 9.661.283,02 ha atau 62,91% dan Non Kawasan Hutan 5.695.416,98 ha atau 37,09%.

 

Adanya perbedaan luasan lawasan hutan dan non kawasan hutan yang cukup signifikan diantara kedua beleid itu memunculan beragam protes. Lantaran, beleid ini bakal mengganggu pembangunan di Kalimantan Tengah. Terlebih faktanya sudah banyak lahan di Kalimantan Tengah yang sudah dijadikan areal non kehutanan.

 

Sebab itu tutur Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, pihaknya sedang berupaya melakukan revisi terkait beleid ini. “Perda No. 5 tahun 2015 ini nanti kita revisi dan disesuaikan dengan pembangunan di Kalteng,” katanya kepada InfoSAWIT, belum lama ini di Palangkaraya.

 

Lebih lanjut tutur Sugianto, dengan komposisi kawasan hutan yang mencapai lebih 50% dari areal di  Kalteng  telah mendorong terjadinya kendala pembangunan ditingkat masyarakat dan pemerintah. “Kita akan menghadap ke menteri  terkait termasuk  Menteri Dalam Negeri untuk rapat membicarakan Perda No 5/2015 ini,” tandas dia. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit