infosawit

Sertifikasi Yuridiksi, Reduksi Emisi Karbon Tahunan Kalteng



Sertifikasi Yuridiksi, Reduksi Emisi Karbon Tahunan Kalteng

InfoSAWIT, JAKARTA - Pada pertengahan tahun 2015 silam digelar suatu forum bertajuk Governors Forest Climate Task Force (GCF), yang dihadiri 16 Gubernur dan Presiden Negara Bagian dari Asia, Amerika Latin dan Afrika, sebagai bentuk upaya menemukan solusi isu perubahan iklim, deforestasi dan pengentasan kemiskinan.

Dalam pertemuan tersebut Pemerintah Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan tegas mendeklarasikan komitmen pembangunan hijau melalui penerapan skema sertifikasi yuridiksi menuju sawit berkelanjutan.

Skema ini diyakini bakal memberikan implikasi positif pada peningkatan ekonomi daerah dan dalam waktu yang bersamaan juga mampu melindungi lingkungan dari dampak kerusakan. (Baca InfoSAWIT Edisi Juli 2015, Sertifikasi Yurisdiksi Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Tengah, Mendorong Karbon Tidak Meluap).

 

Namun demikian, apa yang dilakukan Pemerintah Kalteng tidak dilakukan dengan secara tiba-tiba, faktanya niat pemerintah Kalteng untuk menerapkan sertifikasi yuridiksi itu telah diawali semenjak pertengahan tahun 2013 silam, dengan diterbitkannya Roadmap Pembangunan Perdesaaan Rendah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Rendah Deforestasi. Dimana bertujuan meningkatkan produktivitas dan mengurangi kemiskinan, oleh Pemerintah Provinsi Kalteng.

 

Roadmap ini bermaksud untuk mempercepat implementasi Perda No. 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan yang Berkelanjutan. Yang mana Roadmap ini memiliki target, pertama, penurunan deforestasi hingga ke level 20% dari tingkat deforestasi antara tahun 2006 - 2009 untuk provinsi Kalimantan Tengah.  

 

Upaya penerparan sertifikasi yuridiksi ini lantas ditindaklanjuti dengan kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Yayasan Inovasi Bumi (INOBU), guna melakukan kerja bareng untuk melakukan pendataan lahan komoditas di Provinsi Kalimantan Tengah.

 

Selain Pemerintah Provinsi, proses ini, juga melibatkan tiga Pemerintah Daerah, yakni Kabupaten Seruyan, Kabupatan Kotawaringin Barat dan Kabupaten Gunung Mas. Melalui pendataan yang dilakukan secara bersama-sama, akan dihasilkan pemetaan yang komprehensif dan terbuka bagi masyarakat luas.

 

Tercatat kegiatan pemetaan yang dilakukan hingga September 2016 telah memetakan 890 petani dengan total luas 2.126 ha di Kotawaringin Barat, 3.187 petani dengan total luasan 8.648 ha di Seruyan dan 41 petani dengan luasan 201 ha di Gunung Mas. (Baca InfoSAWIT, edisi November 2016, Kalimantan Tengah, Kembangkan Sawit Berkelanjutan)

 

Hasil  pemetaan lantas di masukan dalam Sistem Informasi dan Pemantauan Kinerja Perkebunan Berkelanjutan (SIPKEBUN), lewat sistem ini memungkinkan bagi pemangku kepentingan dapat memantau keberadaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kalimantan Tengah (Kalteng). Baik Perkebunan Besar Negara (PBN), PBS maupun petani. SIPKEBUN pula bisa digunakan untuk memantau keberadaan kondisi lahan, seperti kebakaran hutan.

 

Menurut Direktur Pelaksana Inobu, Joko Arif, kegiatan  ini merupakan bagian dari solusi permasalahan yang banyak terdapat di perkebunan. Joko berharap  SIPKEBUN juga bisa membantu Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten, dalam melakukan penyelesaian konflik lahan. “Kolaborasi seperti ini belum banyak terjadi. INOBU sangat berharap kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota lainnya, untuk berupaya mengadakan inisiatif serupa,” tandas Joko. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit