infosawit

MENDORONG KEPASTIAN HUKUM BAGI USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT NASIONAL



MENDORONG KEPASTIAN HUKUM BAGI USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT NASIONAL

InfoSAWIT, SOLO - Pentingnya penggunaan bumi air dan kekayaan yang terkandung didalamnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, merupakan salah satu semangat bangsa Indonesia yang termaktub didalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dimana, Negara memiliki peran besar sebagai penguasa yang memiliki kewenangan mengelola sumber daya alam nasional termasuk tanah, air dan kawasan hutan.

Besarnya peranan negara dalam mengelola sumber daya alam di Indonesia, menurut Doktor Budi Riyanto, merupakan bagian dari kewajiban pemerintah untuk mengaturnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap pelaku usaha dan warga negara di Indonesia. Sebab, pemerintah memiliki otoritas untuk mengatur melalui regulasi yang diberlakukan.

“Pemerintah harus memberikan kepastian hukum, melalui pemberlakuan regulasi yang berlaku bagi seluruh warga negara termasuk pelaku usaha,” ujar Budi menjelaskan, pada acara Focus Group Discussion yang membahas penyelesaian tumpang tindih atas Hak Guna Lahan (HGU) yang diadakan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) beberapa waktu lalu di Solo, Jawa Tengah.

Menurutnya, penerapan regulasi pemerintah yang dapat memberikan kepastian hukum, sangat penting dilakukan, demi menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, pengelolaan Sumber Daya Alam memiliki peranan besar dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Guna memanfaatkan kekayaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, berdasarkan UUD 1945, Negara menguasai serta menegaskan wewenang yang muncul sebagai otoritas yang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya. Sebab itu, pemberian ijin seperti HGU kepada dunia usaha, juga memerlukan kepastian hukum dari pemerintah.

Adanya persoalan HGU perkebunan PT Bersama Sejahtera Sakti (PT BSS), yang terletak di Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan salah satu contoh adanya tumpang tindih perijinan yang dikeluarkan Pemerintah. Dimana penyelenggaraan Negara yang dilakukan Pemerintah, dibantu oleh Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) dan KementerianKehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kasus yang dihadapi PT BSS, dalam implementasinya diduga melakukan pengelolaan lahan yang dianggap berada didalam kawasan hutan, sehingga menimbulkan permasalahan hukum, dimana seorang direksi perusahaan dinyatakan sebagai tersangka oleh Polda Kalimantan Selatan dan sebagian arealnya diberikan batas Police Line. (T1)

 

Lebih lengkap baca InfoSAWIT edisi Juli 2017

http://www.store.infosawit.com


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit