infosawit

Jika Masih Berseteru, DPRD Konawe Usulkan Pengembangan Sawit Berhenti



Jika Masih Berseteru, DPRD Konawe Usulkan Pengembangan Sawit Berhenti

InfoSAWIT, KONAWE - Komisi II DPRD Konawe menggelar hearing atas sengketa kepemilikan lahan warga di Rawa Aepe, Kecamatan Anggotoa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (29/8/2017) lalu.

Hearing tersebut dihadiri warga yang merasa tanahnya diserobot, lembaga nirlaba Alsurat yang mengadvokasi warga dan pihak PT Tani Prima Makmur (TPM) selaku perusahaan pekebunan kepala sawit yang mengelola kawasan yang disengketakan. Sidang tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi II, Ardin.

Dalam sidang tersebut, terkuak bahwa beberapa nama-nama pejabat daerah setempat punya lahan di kawasan yang dijadikan perkebukan kelapa sawit tersebut. Padahal, mereka diduga bukan warga asli yang bermukim di Desa Kukuliri tempat Rawa Aepe.

 

Perwakilan LSM Alsurat, Ilham Saputra mengungkapkan setidaknya ada beberapa pejabat yang diduga terdaftar sebagai penerima kompensasi di kawasan Rawa Aepe. Antara lain Camat Wawotobi yang katanya punya kepemilikan lahan 10 hektar dan Mantan Kepala Desa Anggotoa yang punya 6 hektar.

 

"Tentu menjadi pertanyaan kami adalah, mereka ini bukan warga di sana, tapi punya kepemilikan lahan yang luas. Mirisnya, warga yang sudah turun temurun tinggal di area tersebut tidak terdata dan hanya jadi penonton saat pembagian kompensasi," jelasnya kutip sultrakini.com.

 

Sementara itu, perwakilan pihak TPM yang hadir saat hearing mengaku, telah melakulan upaya verifikasi terkait keaslian kepemilikan lahan di kawasan yang disengketakan. Upaya tersebut mulai dari komunikasi pada tingkat desa, camat sampai ke pengadilan. Pihak TPM sendiri mengaku, tetap akan memberikan kompensasi bagi warga yang betul-betul terbukti sebagai pemilik lahan. (T3)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit