infosawit

Setengah Jalan Judical Review UU 32/2009



Setengah Jalan Judical Review UU 32/2009

InfoSAWIT, JAKARTA - Pada 12 Juni 2017 lalu, ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) didatangai Refly Harun dan M. Salman Darwis, dua ahli hukum kawakan Indonesia. Tepat jam satu siang, sidang pun dimulai yang diketuai oleh Manahan MP Sitompul.

Pembacaan sidangpun dilakukan Refly Harun yang intinya menyatakan mencabut Permohonan Pengujian Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor Register Perkara 25/PUU-XV/2017.

Dalam risalah sidang MK yang didapat InfoSAWIT, Manahan MP Sitompul mengabulkan pencabutan permohonan pengujian UU No 32 tahun 2009. “Kepada Pemohon karena sudah resmi penarikan perkara ini, sudah kita terima, pencabutan perkara sudah kita terima,” katanya dalam risalah sidang MK.

Penasehat Hukum GAPKI, Refly Harun mengatakan, pencabutan permohonan Judical Review ini karena pihaknya masih akan mempelajari lebih lanjut terkait klausa yang ada dalam pasal-pasal yang diajukan dalam Judical Review tersebut, seperti pada pasal 69 ayat 2, Pasal 88, dan Pasal 99 dalam UU 32/ 2009 dan pasal 49 dalam UU 41/ 1999.

“GAPKI akan mengajak semua pihak untuk duduk bersama, melakukan konsultasi dan dialog intensif, termasuk di dalamnya ada tenaga ahli, pemerintah dan para pelaku bisnis,” ungkap Refly usai sidang di MK.

Lebih lanjut tutur Refly, pihaknya selaku kuasa hukum pemohon, telah berdiskusi panjang hingga akhirnya memutuskan untuk mencabut gugatan Judical Review ke MK tersebut. “Namun kami juga berpendapat bahwa pasal-pasal yang diajukan dalam Uji Materi itu perlu diharmonisasikan karena sangat luas penafsirannya,” kata Refly.

Sementara dikatakan Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono, pengajuan judical review  hanyalah untuk mencari keadilan terkait siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam terjadinya kebakaran lahan dan hutan, bukan bermaksud untuk mencabut keempat pasal dalam dua UU tersebut. (T2)

Lebih lengkap baca InfoSAWIT Edisi Juli 2017


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit