infosawit

Problematika RUU Perkelapasawitan



Problematika RUU Perkelapasawitan

InfoSAWIT, JAKARTA – RancanganUndang – Undang (RUU) Perkelapasawitan dihadapkan pada dua pendapat yang berbeda, baik yang menolak maupun yang sepakat. Namun sejatinya, DPR harus mencari rujukan konstitusional untuk RUU Perkelapasawitan, dan mencari materi lebih khusus untukmengaturnya, bukan mengambil dari regulasi yang sudah ada.

Melalui inisiatif DPR, RUU Perkelapasawitan menjadi prioritas dalamProgam Legislasi Nasional (Prolegnas). RUU ini, selain mendapatkan penolakan, juga mempunyai beberapa pertanyaan yang bersifat sosiologis, yuridis dan flisosofis.

Pertama, apakah kehendak membangun perkebunan kelapa sawit yang lestari tidak melanggar HAM, tidak korupsi, serta ada proteksi dari negara danmemerlukan pembaruan kebijakan dan pembaruan hukum terkait perkebunan ? Dan jika perlu, apakah RUU Perkelapasawitan merupakan jawabannya ?

Kedua, komoditas perkebunan memilikianeka macam, namun kelapa sawit paling menyedot perhatian. Kelapa sawit menjadi idola dibandingkan kopi, rempah-rempah, kelapa, dan buah-buahan. Tentu halinimenimbulkan pertanyaan - mengapa bukan RUU Kopi, yang kini sedangpopuler? Atau mengapa bukan RUU Rempah-Rempah, yang merupakan komoditas ciri khas nusantara ?

Ketiga, apakah RUU Perkelapasawitanmenjadi resolusi konflik ? Perkebunan kelapa sawit mengalami konflik agraria yang paling tinggi. Konflik agraria di kawasan perkebunan kelapa sawit meliputi tata ruang/wilayah, pertanahan, kemitraan usaha perkebunan dan penetapan harga tunas buah segar yang diproduksi petani. (Gunawan, Penasehat Ahli Tim Advokasi Keadilan Perkebunan, serta aktif di Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) dan Anggota Kelompok Kerja Khusus Dewan Ketahanan Pangan RI)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit