infosawit

RUU Sawit Tidak Tumpang Tindih Dengan UU Perkebunan



RUU Sawit Tidak Tumpang Tindih Dengan UU Perkebunan

InfoSAWIT, PALANGKARAYA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memprioritaskan RUU Perkelapasawitan sebagai RUU Prioritas 2018. Baleg DPR RI pro aktif membahas RUU Perkelapasawitan. Pembahasan terakhir RUU ini di Baleg sudah dalam tahap harmonisasi.

Anggota Baleg DPR RI, Hamdhani, dari Partai Nasdem, daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Tengah, mengatakan, ada beberapa alasan utama pentingnya RUU Perkelapasawitan ini, yakni di bidang sosial ekonomi karena ingin memastikan kesejahteraan petani.

 

RUU ini memprioritaskan PMDN. Ada serangkaian insentif agar kelapa sawit menjadi maju;  meningkatkan profesionalitas seluruh sektor di kelapa sawit, dari hulu hingga hilir; dan di bidang hukum agar RUU Perkelapasawitan ini jadi jalan keluar terhadap carut marutnya perizinan. “Namun, di lain hal, perkebunan kelapa sawit kerap memberikan dampak buruk secara sosial atau lingkungan,” ujar Hamdhani di Palangkaraya, seperti dikutip dari tribunnews.com.

 

Lebih lanjut, Hamdhani juga tidak setuju jika RUU ini dinilai overlaping dengan UU Perkebunan karena UU Perkebunan itu mengatur 127 komoditi. Sementara itu, UU ini mengatur khusus tentang kelapa sawit.

 

“Untuk menyelesaikan perkelapasawitan, perlu sebuah UU yang sifatnya lex specialis. Kelapa sawit itu sudah memberikan kontribusi terhadap negara, berupa devisa yang jumlahnya Rp 300 triliun per tahun atau sudah di atas penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi,” katanya.

 

Selain itu, sawit itu juga terbukti bisa mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat di Pulau Jawa dan luar Jawa. Di sisi lain, ada juga persoalan petani dan masyarakat adat yang perlu ditata ulang dan diatur karena banyaknya lahan milik masyarakat yang dihutankan kembali oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Provinsi Kalimantan Tengah ini. (T3)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit