infosawit

Tidak Usah Dicabut, Hanya Saja PP Gambut Perlu Ada Penyesuaian



Tidak Usah Dicabut, Hanya Saja PP Gambut Perlu Ada Penyesuaian

InfoSAWIT, JAKARTA - Pelaku usaha kelapa sawit meminta PP No.57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan perangkat peraturan pelaksana lainnya tidak diberlakukan untuk investasi yang telah berjalan.

"Semua pelaku usaha kelapa sawit sepakat dengan pemerintah bahwa aturan tersebut diterbitkan agar tidak lagi terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla)," kata Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono kepada pers di Jakarta.

Menurut Eddy, para pelaku usaha sawit tidak meminta aturan tersebut dicabut, hanya saja perlu ada penyesuaian agar investasi yang sudah ada tidak terhambat.

"Kami juga tidak ingin aturan gambut itu dicabut, hanya saja kami meminta jangan sampai investasi yang ada tergerus, Misalnya, hak guna usaha (HGU) untuk perkebunan sawit yang sudah ada menjadi tidak bisa diperpanjang atau tidak bisa melakukan replanting, dan harus ada kepastian hukum atau kepastian berinvestasi," ungkap Eddy.

Penetapan peta indikatif kawasan hidrologis gambut (KHG), seharusnya mempertimbangkan kondisi sebenarnya di lapangan. Apabila perkebunan masuk dalam KHG, harus ada kewajiban pemulihan.

"Memulihkan itu membutuhkan investasi. Di sisi lain, pemulihan dibatasi satu daur. Padahal, di situ ada investasi, ada manusia, ada sekolah, dan bank juga sudah masuk. Kondisi di lapangan tidak memungkinkan dipatok sebesar itu," ujar Eddy.

PP No. 57/2016 terbit pada akhir 2016 untuk merevisi PP No. 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Menindaklanjuti terbitnya PP No. 57/2016 tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menerbitkan empat Peraturan Menteri (Permen). Tiga, di antaranya, dinilai menghambat industri sawit, yakni, Permen LHK No. 14/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut, Permen LHK No. 15/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penataan Ekosistem Gambut, dan Permen LHK No. 16/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Gambut. (T3)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit