infosawit

Tumpang Tindih Perizinan Lahan Perkebunan Rugikan Masyarakat



Tumpang Tindih Perizinan Lahan Perkebunan Rugikan Masyarakat

InfoSAWIT, JAKARTA - Kendati jarang terjadi, namun tumpang tindih perizinan perkebunan dengan perkebunan sejenis juga terjadi di Indonesia. Seperti yang terjadi pada perizinan HGU miliki Grup BGA yang berasal dari pembelian lelang PN Jakarta atas areal lahan perkebunan eks milik Benua Indah Grup (BIG). Dimana, persoalan tumpang tindih perizinan baru mencuat paska selesainya proses pelelangan yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Ketapang dan Bank Mandiri Tbk.

Faktanya, Grup BGA mendapatkan areal lahan beserta perizinannya dari proses lelang yang dilakukan secara transparan oleh Pengadilan Negeri. Namun secara nyata, keberadaan areal lahan yang dilelang, mendapatkan persoalan baru dilapangan. Berdasarkan penelusuran tim InfoSAWIT, sebagian areal lahan perkebunan kelapa sawit yang telah dibeli dari hasil lelang tersebut juga mengalami tumpang tindih perizinan areal lahan dengan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan lain.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Grup BGA, yang bersumber dari hasil pelelangan pengadilan negeri, areal lahan perkebunan eks BIG yang dibeli, berdasarkan risalah lelang No 134/2015 pada tanggal 26 Mei 2015, dimana menyatakan bahwa hasil pelelangan yang bertempat di PN Ketapang terhadap objek lelang dengan luas sekitar 11.500 hektar, terdiri dari PT Subur Ladang Andalan, PT Duta Sumber Nabati dan PT Bangun Maya Indah yang dilakukan pada tanggal 8 Mei 2015 dimenangkan oleh PT Inti Sawit Lestari (Grup BGA).

Paska hasil lelang, pihak korporasi grup BGA telah melakukan sosialisasi sepanjang bulan Mei hingga Juli 2015 lalu kepada masyarakat sekitar areal lahan eks BIG. Sosialisasi yang dihadiri sebagian masyarakat, para kepala desa, pengurus koperasi, satgas dari 4 kecamatan dan Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten ketapang, juga berhasil menyusun jadwal kunjungan ke setiap desa sekitar perkebunan yang meliputi sebanyak 21 desa.

Sebulan kemudian, tepatnya Agustus 2015, juga dilakukan pengecekan tata batas areal lahan perkebunan kelapa sawit eks BIG,bersama Badan pertanahan Nasional (BPN) Ketapang, yang termaktub didalam berita acara pengecekan bersama, pada 13 Agustus 2015 lalu.

Selaku pemenang hasil lelang, Grup BGA juga melakukan perubahan nama perusahaan melalui BPN Ketapang, dimana PT Bangun Maya Indah (BIM) dirubah menjadi PT Raya Sawit Manunggal (RSM), PT Sumber Ladang Andalas (SLA) menjadi PT Wahana Hijau Sawit (WHI) dan PT Duta Sumber Nabati (DSN) menjadi PT Sentosa Prima Agro (SPA).

Menurut CSA Grup BGA, Priyanto, terlibatnya korporasi dalam lelang hingga berhasil menang, merupakan bagian dari visi perusahaan untuk terlibat aktif membangun ekonomi masyarakat melalui perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, keberadaan perusahaan dari Grup BGA, akan mampu mengelola dengan baik perkebunan kelapa sawit eks BIG yang berasal dari proses lelang di pengadilan negeri.

Kendati masih ada persoalan yang mengemuka sejak keluarnya keputusan pemenang lelang, namun dirinya memiliki keyakinan akan adanya solusi bersama yang bisa saling menguntungkan. Dimana, keberadaan masyarakat sekitar yang bergantung dari hasil berkebun kelapa sawit menjadi pondasi utama bagi Grup BGA untuk memulainya.

“Terlantarnya areal lahan eks BIG, harus segera dilakukan rehabilitasi demi menyejahterakan masyarakat sekitarnya,” ujar Priyanto menegaskan.

Melalui keterlibatan korporasi Grup BGA, Priyanto meyakini akan mampu bekerjasama dengan berbagai pihak, untuk membangun perkebunan kelapa sawit menjadi lebih baik, sehingga akan memberikan keuntungan besar bagi masyarakat sekitar perkebunan dan pemerintah daerah. Tentu saja, kerjasama yang dilakukan, harus mendapat dukungan dari semua pihak, guna membangun perkebunan kelapa sawit yang berhasil.

Kemampuan Grup BGA dalam membangun perkebunan kelapa sawit di beberapa daerah, juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari korporasi dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit eks BIG. Sebab itu, persoalan tumpang tindih perizinan, seharusnya tidak boleh terjadi, lantaran sangat merugikan masyarakat sekitar dan pemerintah daerah setempat yang seharusnya dapat menikmati hasilnya.

“Seharusnya, masyarakat sekitar dan pemerintah daerah mendapatkan nilai ekonomi dari pengelolaan areal lahan yang sudah kami beli dari hasil lelang negara,” kata Priyanto menerangkan.

Senada dengan Priyanto, juga dikatakan Mantan Kepala Desa Sungai Melayu periode 2001-2013, Budi Wahono, menurutnya, keberadaan korporasi BIG yang tak mampu mengurusi perkebunan kelapa sawit di daerahnya, telah menyebabkan kemiskinan yang berkepanjangan. Padahal, petani plasma dan masyarakat sekitar, sudah memberikan dukungan melalui hasil panen kebun kelapa sawit nya.

Namun korporasi BIG dahulu, tidak menerapkan manajemen yang transparan, sehingga produktivitas hasil panen kebun sawit milik petani relatif rendah. Terlebih, hasil panen berupa tandan buah segar (TBS) yang berhasil di panen petani, dan dijual ke pabrik milik korporasi BIG tidak kunjung mendapatkan pembayaran.

Alhasil, hasil panen kian menurun akibat tidak adanya perawatan dan pemupukan tanaman. Keberadaan kebun sawit milik petani plasma yang bermitra dengan korporasi BIG, sebagian besar tak terawat dan rendah produktivitasnya. Sebab itu, sesuai usia tanaman, maka sebagian pokok tanaman yang telah lanjut usia akan dilakukan penanaman kembali (replanting).

“Warga desa Sungai Melayu, sangat berharap mendapatkan mitra perusahaan perkebunan yang mampu membangun perkebunan kelapa sawit yang mumpuni,” kata Budi, lebih lanjut,”Kami berharap kepada Grup BGA, supaya mau membangun perkebunan kelapa sawit eks BIG yang telah mereka beli dari lelang pengadilan negara”.

Pengalaman pahit yang sudah didera masyarakat sejak lama, juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat desa, mengenai penting nya kemitraan yang transparan dan jujur. Sebab itu, Budi berharap kepada Grup BGA, supaya mau membantu masyarakat sebagai mitra kerjasama kebun sawit plasma. Sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar dapat segera bangkit dan berkembang.

Sayangnya harapan Budi sebagai perwakilan masyarakat kepada Grup BGA, bisa jadi hanya akan bertepuk sebelah tangan. Pasalnya, keberadaan perusahaan terikat kepada banyaknya peraturan dari pemerintah yang mengatur izin operasi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Jika, tumpang tindih perizinan masih terjadi dan tidak terselesaikan.

Tentunya, harapan masyarakat dapat segera terpenuhi, bila Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, bekerjasama dengan perusahaan perkebunan mau bertekad membangun perkebunan kelapa sawit demi kesejahteraan masyarakat. Pentingnya tujuan bersama ini, akan menjadikan daerah sekitar perkebunan kelapa sawit maju dan sejahtera di masa depan. (T1)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit