infosawit

Rampung Sudah, Eksekusi Lahan Milik DL Sitorus



InfoSAWIT, JAKARTA - Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Merah Putih (LBH-RMP) Ricky Sitorus menyatakan eksekusi lahan perkebunan seluas 47.000 hektare milik Darianus Lungguk Sitorus  sudah selesai seperti disampaikan Jaksa Agung Haji M. Prasetyo.

Tugas Kejaksaan mengeksekusi lahan perkebunan milik Darianus Lungguk Sitorus (DLS) seluas 47.000 ha sebagaimana bunyi amar putusan pidana MA No2642/K/Pid/2006 tanggal 12 Februari 2006.

Ricky Sitorus melalui siaran persnya di Jakarta, minggu kamarin, menyambut baik pernyataan sikap Jaksa Agung tersebut. Ke depan, tak ada lagi pernyataan-pernyataan yang meresahkan masyarakat dengan ditakut-takuti oleh istilah eksekusi susulan, eksekusi fisik, atau eksekusi apapun namanya.

Maka, dengan pernyataan itu tugas jaksa dalam kasus Darianus Lungguk Sitorus  terkait dengan putusan pidana MA No 2642 sudah selesai walaupun dengan segala ketidakadilan hukum yang ditimpakan kepada almarhum Darianus Lungguk Sitorus  tidak terulang lagi kepada putra batak lainnya di Padang Lawas, katanya.

Seperti diketahui, pada hari Rabu 26 Agustus 2009 bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut, pihak Kejaksaan Tinggi Sumut diwakili Agoes Djaja, Asisten Tindak Pidana Khusus, mengeksekusi putusan pidana Nomor 2642 dengan menyerahkan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 47.000 kepada Ir. J.B. Siringo-Ringo, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumut.

Eksekusi tersebut sebagai pelaksanaan Putusan Pidana MA No.2642 yang amarnya berbunyi menghukum D.L. Sitorus 8 tahun, denda Rp 5 miliar, dan kebun seluas 47.000 dirampas untuk negara, padahal kerugian negara tidak terbukti alias nol.

Menurut dia, seharusnya tugas kejaksaan sudah selesai. Namun, setelah ekseksusi itu, selalu saja oknum instansi pemerintah memancing kegaduhan di tengah masyarakat dengan menyatakan bahwa akan ada eksekusi susulan berupa eksekusi fisik atau eksekusi manajemen. Rupanya, pihak kejaksaan melihat eksekusi yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2009 tersebut adalah eksekusi pura-pura atau bahkan eksekusi yang keliru. Oleh karena itu, mau dilakukan eksekusi susulan. Tentu saja sikap kejaksaan ini bertentangan dengan hukum, yakni eksekusi itu prinsipnya sekali dan final.

Sikap kejaksaan yang tidak konsisten ini telah membangkitkan amarah masyarakat pemilik lahan yang tergabung dalam Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan (KPKS-BH) seluas 23.000 ha dan Koperasi Parsadaan Simangambat Ujung Batu (Parsub) seluas 24.000 ha dan bermuara melalui Kuasa Hukumnya dari LBH RMP, menggugat perdata ke PN Padangsidimpuan, Kemen LHK, Kejaksaan Agung, dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumut.

PN Padangsidimpaun mengabulkan gugatan masyarakat sebagaimana termuat dalam Putusan No.37/Pdt.G/2015/PN.PSP dan Putusan No 46/Pdt.G/2015/PN.PSP, yang antara lain amar putusannya menyatakan bahwa putusan pidana MA No 2642 terkait dengan merampas kebun sawit seluas 47.000 adalah tidak sah dan batal demi hukum. Pertimbangan majelis karena masyarakat terbukti secara sah sebagai pemilik tanah tersebut yang diduduki secara turun-temurun tujuh generasi, dan memilik 12.000 sertifikat hak milik dari BPN. "Jadi, tanah 47.000 hektare itu milik masyarakat, bukan milik D.L. Sitorus," tandas Marihot Siahaan Tim Hukum LBH RMP. (T3)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit