infosawit

Tumpang Tindih Perizinan Kebun Sawit, Merugikan Rakyat



Tumpang Tindih Perizinan Kebun Sawit, Merugikan Rakyat

InfoSAWIT, JAKARTA - Hak Guna Usaha yang dikenal sebagai HGU telah menjadi ujung tombak bagi perizinan perkebunan yang beroperasi di Indonesia. Termasuk perkebunan kelapa sawit yang turut menjadi soko guru ekonomi nasional. Berbekal HGU itulah, perkebunan kelapa sawit dapat secara legal beroperasi di Indonesia.

Bagi perkebunan kelapa sawit Indonesia, memiliki izin HGU merupakan kewajiban untuk berusaha di Indonesia. Pasalnya, keberadaan perkebunan akan terkendala banyak hal, jika beroperasinya kebun sawit belum memiliki izin lengkap. Kendati keberadaan HGU sangat sulit untuk diperoleh, namun perkebunan masih bisa beroperasi melalui perizinan lainnya, sambil berusaha memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perizinan HGU.

Apabila izin HGU bisa diperoleh, maka korporasi dapat menggunakannya sebagai jaminan kepada pihak perbankan untuk mendapatkan bantuan pendanaan. Namun ketidak jelasan seringkali terjadi, kendati sudah memiliki HGU namun persoalan baru seperti tumpang tindih perizinan masih sering terjadi. Sehingga, seringkali menjadikan kondisi tidak nyaman bagi pelaku usaha.

Secara umum, tumpang tindih perizinan bisa terjadi pada sebagian areal tanah yang dimiliki dan atau dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Biasanya, tumpang tindih terjadi antara sektor kehutanan dengan perkebunan, kehutanan dengan hak ulayat, perkebunan dengan hak ulayat, pertambangan dengan perkebunan, bahkan bisa saja perkebunan dengan perkebunan.

Menurut Profesor Nurhasan Ismail, Guru Besar Universitas Sebelas Maret (USM), Solo, terjadinya tumpang tindih perizinan pada sebagian areal lahan, menimbulkan dampak negatif bagi jaminan kepastian hukum atas penguasaan dan pemilikan tanah, karena adanya tindakan saling menuntut diantara pelaku usaha atau korporasi yang terlibat konflik.

Terhadap rasa keadilan bagi orang dan alam sekitarnya, yang terkait tumpang tindih perizinan, menurut Profesor Nurhasan, dapat menghilangkan kesempatan masyarakat untuk memanfaatkan sebagian areal tanah yang mengalami masalah tersebut. Di sisi lain, apabila dibiarkan saja, maka akan terlantar dan menjadi tidak produktif lagi.

Jika nilai kemanfaatan tanah pada areal lahan menjadi berkurang atau hasil tanah menjadi hilang, padahal seharusnya memiliki nilai ekonomi yang dapat dinikmati oleh pihak-pihak yang memiliki hak milik atau kelola atas areal tanah yang mengalami tumpang tindih perizinan. Bila ditelisik secara publik, maka kepercayaan publik terutama para investor di semua sektor akan makin melemah.

Adanya kasus tumpang tindih lahan, juga akan berdampak secara langsung terhadap para pihak yang terlibat di dalamnya. Bila kasus makin melebar, maka akan merambah wilayah hukum pidana yang berakibat buruk kepada pihak yang nantinya kalah secara hukum. Padahal, adanya kasus tumpang tindih perizinan lahan, bermuara kepada Pemerintah sebagai sang pemberi izin.

Dampak lanjutannya, juga akan mendorong para pelaku usaha untuk mempengaruhi profesionalitas dan kemandirian negara (eksekutif-legislatif-yudikatif) dalam upaya memenangkan kasus tumpang tindih perizinan yang dialaminya. Tentu saja, persoalan yang berlarut-larut juga akan menimbulkan persoalan lainnya di kemudian hari.

“Memang persoalan tumpang tindih perizinan menjadi kian berat, jika tidak segera diselesaikan oleh para pihak yang berseteru,” ujar Profesor Nurhasan menegaskan kepada InfoSAWIT.

Senada dengan Profesor Nurhasan, juga dikatakan oleh pakar Hukum Agraria dari Fakultas Hukum UNS, Profesor Maria S. W. Soemardjono, yang menegaskan keberadaan persoalan tumpang tindih perizinan areal lahan, sebenarnya dapat dilakukan mediasi secara musyawarah. Lantaran, perizinan areal lahan yang menjadi masalah, semua bersumber kepada perizinan yang diberikan negara.

“Masalahnya bersumber kepada perizinan yang dikeluarkan negara, sebab itu para pelaku usaha sebaiknya melakukan musyawarah untuk mencari solusi terbaiknya,” tandas Profesor Maria menegaskan.

Pakar hukum Agraria itu, juga mengingatkan para pelaku usaha yang berseteru untuk memikirkan keberadaan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Bila perseteruan berlarut-larut, maka akan memakan banyak korban, terutama masyarakat sekitar, yang seharusnya mendapatkan keuntungan ekonomi dari areal lahan yang seharusnya dapat dikelola. (T1)

Ulasan Lengkap Bisa dibaca pada  InfoSAWIT edisi AGUSTUS 2017


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit