infosawit

Moratorium Sawit, Benarkah Komoditas Sawit Merusak?



Moratorium Sawit, Benarkah Komoditas Sawit Merusak?

InfoSAWIT, JAKARTA - Munculnya usulan penerapan moratorium penanaman kelapa sawit, tak pelak seolah menuding sawit merupakan komoditas yang dalam proses pengembangannya merusak, benarkah demikian?

Kendati memiliki kontribusi yang tidak kecil terhadap perekonomian nasional, industri kelapa sawit nasional tak lepas dari tudingan merusak hutan dan melenyapkan habitat hewan dilindungi.

Apalagi kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 lalu kerap kali dikaitkan dengan pembukaan perkebunan kelapa sawit yang cukup masif. Kejadian kebaran setahun lalu masih berbekas, dan kelapa sawit dianggap sebagai biang keladinya.

Seperti kejadian di lahan bekas kebakaran di wilayah Nyaru Menteng, Palangkaraya. Dengan visualisasi foto, seolah tergambar maksud pembakaran lahan itu dikarenakan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Visualisasi ini juga telah mendorong citra perkebunan kelapa sawit menjadi tertuduh sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Pula mendorong anggapan sebagian besar masyarakat di Indonesia bahkan dunia, kelapa sawit sebagai motor terjadinya pembakaran hutan dan lahan yang di 2015 terjadi kebakaran yang begitu besar.

Namun demikian pihak GAPKI menilai, kejadian di Nyaru Menteng tersebut perlu diperjelas, lantaran faktanya pembakaran di sekitar kawasan lindung orangutan itu dibakar bukan satu atau dua minggu, namun telah dilakukan pada lima bulan sebelumnya. Hasilnya tidak seperti yang telah dituduhkan. “Tudingan itu baru dilontarkan setelah satu tahun kemudian,” kata Agam Fatchurrochman, yang kala itu mewakili GAPKI sebagai Kepala Kompartemen Sustainability GAPKI, disela-sela acara Konferensi Internasional Minyak Sawit dan Lingkungan di Bali, pada April lalu.

Dengan demikian telah terjadi salah informasi, lantaran dengan munculnya isu kebakaran lahan telah memberikan dampak negatif pada pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. (Baca InfoSAWIT Edisi April 2016, Lahan Membara, Siapa Tersangka) 

Kejadian kebakaran hutan dan lahan itu pula ditengarai menjadi pemicu munculnya desakan untuk kian memperketat pengembangan perkebunan kelapa sawit, termasuk desakan untuk membenahi industri kelapa sawit yang pengembangannya dianggap sudah berdampak negatif terhadap lingkungan, utamaya untuk pengembangan kebun sawit di lahan gambut.

Bahkan kejadian kebakaran hutan dan lahan setahun silam juga memicu para peneliti melakukan riset pengeluaran emisi karbon akibat kejadian kebakaran hutan dan lahan, seperti yang dilakukan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional  (CIFOR).

Merujuk hasil  riset terbaru dari CIFOR, kebakaran hutan dan lahan 2015 memiliki kontribusi emisi karbon terbesar sejak tahun 1997, saat kekuatan El Nino terbesar berkontribusi terhadap lebih lamanya masa kekeringan dan meluasnya kebakaran saat itu.
 
Dalam riset yang menggunakan kombinasi observasi satelit regional, pengukuran lapangan di Kalimantan dan kerangka kerja pemodelan Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), para peneliti mendapatkan hasil bahwa emisi karbon dioksida harian yang terlepas akibat kebakaran pada September dan Oktober tahun 2015 lalu lebih tinggi dibandingkan dengan emisi dari seluruh Uni Eropa (UE) pada periode yang sama.
 
Hasil penelitian itu telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Scientific Reports yang ditulis oleh satu tim gabungan yang dipimpin oleh Vincent Huijnen dari Royal Netherlands Meteorological Institute serta Martin Wooster dari King’s College London dan NERC Earth Observation Data Centre, termasuk peneliti senior Daniel Murdiyarso dan David Gaveau dari CIFOR.

Pada penelitian itu mencatat estimasi emisi karbon dioksida regional mencapai 11,3 juta ton per hari pada September dan Oktober 2015, melampaui rata-rata harian UE sebesar 8,9 juta ton. Lebih jauh lagi, 77% emisi karbon pada tahun itu terjadi selama rentang waktu tersebut – ketika terjadi puncak kebakaran.

Tingginya emisi karbon itu ditengarai lantaran kebakaran terjadi berbarengan dengan terjadinya kondisi iklim panas El-Nino dan tiga perempat kebakaran terjadi di lahan gambut. Tutur periset CIFOR, David Gaveau, kebakaran tahun 2015 berbeda lantaran rata-rata terjadi pada lahan gambut kering terlantar. Lantas iklim El Nino, bentang alam dan lahan gambut terdegradasi menjadi penyebab terbesar terjadinya kebakaran 2015.

“Pada 1997 kekeringan terjadi lebih panjang, kebakaran lebih parah dan banyak hutan terbakar. Pada 2015, api terutama membakar lahan gambut terdegradasi yang tertutup semak dan bangkai kayu,” katanya dalam rilis yang diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Kendati demikian, dalam riset tersebut tidak disebutkan secara spesifik kebakaran lahan gambut terjadi apakah akibat kegiatan konversi lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit.

Namun demikian, kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mendorong munculnya berbagai kebijakan baru, seperti terbentuknya Badan Restorasi Gambut (BRG), yang salah satu kebijakannya bakal melakukan restorasi lahan gambut yang dianggap telah rusak, serta memperkuat kebijakan kerusakan lahan gambut dalam proses budidaya pertanian dan perkebunan.

Bahkan masih dalam taraf diskusi di gedung wakil rakyat terkait kebijakan pembatasan kepemilikan lahan budidaya yang dibatasi sekitar 50 hingga 100 ribu ha setiap wilayah.

Pertanyaannya adalah, apakah kemudian pengembangan kelapa sawit di Indonesia sudah begitu merusak? Sehingga perlu ada kebijakan yang cukup ketat atau bahkan sampai menerapkan kebijakan penghentian (moratorium) pengembangan kelapa sawit dalam jangka waktu tertentu guna dilakukannya perbaikan.

Dikatakan Edi Suhardi, yang kala itu masih menjabat Vice President II Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menganggap, penerapan kebijakan moratorium sawit dalam upaya melakukan perbaikan pengembangan industri kelapa sawit nasional bukanlah sebuah solusi, lantaran bakal berdampak pada jutaan rakyat Indonesia yang bersinggungan di dalam mata rantai minyak sawit.

Jika kemudian permasalahannya adalah pengembangan komoditas kelapa sawit dianggap merusak, lantas bagaimana dengan upaya perbaikan yang telah dilakukan bahkan oleh pemerintah sendiri lewat Kementerian Pertanian dengan memunculkan kebijakan mandatori Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Padahal kebijakan tersebut diharapkan bakal menuntun pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia kearah yang lebih baik, dengan menerapkan pengembangan budidaya kelapa sawit yang layak lingkungan dan layak sosial.

Sementara alasan lain yang mengemuka dalam uapaya menerapkan kebijakan moratorium ialah hendak meningkatkan produktivitas dan sudah tercukupinya lahan perkebunan kelapa sawit saat ini, hanya saja jika diterapkan akankah petani kelapa sawit dapat bertahan hidup?

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono mengatakan, perbaikan industri kelapa sawit tidak mesti dengan melakukan moratorium sawit, namun memastikan kebijakan ISPO diterapkan dengan baik, lantas penegakan hukum yang tegas. Bukan justru dengan memunculkan kebijakan-kebijakan baru.

Sayangnya penerapan regulasi yang sudah ada acap kali kedodoran, sehingga wajib bagi seluruh stakeholder kelapa sawit untuk fokus dalam mengimplementasikan regulasi yang sudah ada. “Untuk moratorium, pemerintah harus lebih bijaksana melihat masalah ini, mengevaluasi apakah implementasi kebijakan yang sudah dibuat berjalan dengan baik apa belum,” kata Joko. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit