infosawit

Greenpeace Klaim Minyak Sawit Masih Jadi Ancaman Hutan Indonesia



Greenpeace Klaim Minyak Sawit Masih Jadi Ancaman Hutan Indonesia

InfoSAWIT, NUSA DUA – Dalam keterangan resmi yang diterima InfoSAWIT, Senin (27/11/2017), Greenpeace International mengeluarkan laporan terbaru yang mengungkapkan bahwa para pemasok ke merek-merek konsumen terbesar di dunia masih belum dapat menjamin bahwa minyak sawit mereka bebas dari deforestasi. Tak satu pun dari perusahaan tersebut bisa membuktikan tidak ada deforestasi dalam rantai pasok minyak sawit mereka. Laporan ini terbit bersamaan dengan berlangsungnya acara konferensi Roundtable on Sustainable Palm Oil tahunan di Bali.

Greenpeace mengklaim industri minyak sawit merupakan penyebab utama deforestasi di Indonesi. Tiga tahun setelah sejumlah pedagang minyak sawit terbesar di dunia mengadopsi kebijakan 'nol deforestasi', Greenpeace International memeriksa 11 pedagang untuk melihat berapa banyak kemajuan yang telah mereka lakukan. Hasilnya, mereka tidak hanya gagal membuktikan bahwa pemasok mereka tidak menghancurkan hutan, sebagian besar juga tidak dapat mengatakan kapan rantai pasok mereka bebas dari deforestasi.

"Industri minyak sawit masih rusak dan laporan kami menunjukkan para pedagang tidak mempunyai rencana untuk memperbaikinya. Alih-alih menjalankan komitmen mereka dengan serius, kebanyakan pedagang malah memiliki kebijakan 'jangan tanya, jangan beritahu' yang berpura-pura segalanya terkendali saat hutan Indonesia terbakar,” kata Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Bagus Kusuma.

Temuan ini merupakan peringatan bagi merek-merek rumah tangga yang menggunakan minyak sawit. Sebagian besar merek, termasuk 400 perusahaan dalam Consumer Goods Forum, telah berkomitmen untuk membersihkan pasokan minyak sawit mereka pada tahun 2020. Hanya dua pedagang sawit yang dinilai oleh Greenpeace International berencana untuk memenuhi tenggat waktu tersebut. Sebagian besar tidak memiliki tenggat waktu sama sekali, membiarkan konsumen mereka tidak berdaya untuk menghentikan minyak sawit kotor memasuki produk mereka.

"Ini adalah panggilan untuk membuka mata bagi pemilik merek-merek seperti PepsiCo, Unilever, Procter & Gamble dan Mondelez, yang menjanjikan pelanggan mereka bahwa mereka tidak akan merusak hutan. Merek-merek konsumen tidak dapat mengandalkan pedagang minyak sawit untuk memasok mereka dengan minyak sawit nol deforestasi. Oleh karena itu, pemilik merek-merek perlu melangkah maju dan membuat pedagang minyak sawit memutuskan hubungan dengan penanam sawit yang tidak akan mengubah praktik kotor mereka," kata Bagua.

Situasi ini sangat penting bagi hutan Indonesia. Negara ini telah kehilangan 31 juta hektar hutan - sebuah wilayah yang hampir seluas Jerman - sejak 1990. Deforestasi juga merupakan ancaman besar bagi hewan-hewan langka yang tinggal di sana, seperti orangutan. Tahun ini, sebuah studi tentang orangutan di Kalimantan dan Sumatra menunjukkan bahwa populasi mereka telah menurun secara signifikan karena hancurnya hutan habitat mereka.

Greenpeace meminta para pedagang minyak sawit dan merek-merek untuk menepati janjinya dan berhenti membeli minyak dari perusahaan yang masih menghancurkan hutan. Bahkan dalam survey yang dilakukan Greenpeace International, tidak satu pun dari perusahaan yang disurvei dapat mengatakan dengan pasti bahwa tidak ada deforestasi dalam rantai pasok minyak sawit mereka.

Kendati, 10 dari 11 pedagang memiliki kebijakan 'nol deforestasi', hanya dua di antaranya telah menetapkan tenggat waktu pelaksanaan. Yang lainnya tidak dapat mengatakan kapan mereka akan membersihkan suplai minyak sawit mereka. “Hampir semua pedagang tidak memiliki peta kebun para pemasok mereka, sehingga mustahil untuk mengetahui apakah mereka membuka hutan atau tidak,” tandas Bagus.

Sementara saat ini upaya perbaikan praktik budidaya telah dilakukan, bahkan pemerintah telah menggagas Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) salah satu skim berkelanjutan yang merujuk pada regulasi yang diterapkan di Indonesia.

Sampai saat ini sebanyak 306 perusahaan semenjak diterbitkannya kebijakan ISPO tahun 2011 lalu  telah memperoleh sertifikat ISPO. Dari 306 penerima ISPO tersbut, dua diantaranya adalah diberikan untuk golongan petani lewat koperasi uni desa.

Dikatakan ketua ISPO yang juga Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang, sebetulnya yang sudah melakukan pendaftaran ISPO telah mencapai 551 instansi, dimana perusahaan sebanyak 546, lantas 4 KUD/KSU Kebun Plasma, serta satu Asosiasi Kebun Swadaya (baca InfoSAWIT edisi September 2017, Rubrik Teropong).

Lebih lanjut dari seluruh yang mendaftar ISPO, merujuk Laporan Hasil Akhir (LHA) yang diterima Sekretariat Komisi ISPO, laporan yang masuk ke komisi ISPO baru sebanyak 376 laporan. “Pada Agustus ini kembali diserahkan 40 sertifikat sehingga seluruhnya menjadi 306 sertifikat, dimana sebanyak 304 dari perusahaan dan 2 dari KUD petani,” katanya dalam pidato saat sambutan kegiatan penyerahan sertifikat ISPO yang dihadiri InfoSAWIT, belum lama ini di Jakarta.

Dari total sertifikat ISPO yang telah diberikan maka hingga saat ini lahan perkebunan kelapa sawit nasional seluas 1,82 ha telah tersertifikat ISPO, dimana jumlah CPO yang sudah tersertifikat ISPO sebanyak 8,15 jta ton. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit