infosawit

Pembiayaan Sawit Rakyat Gunakan KUR, Dengan Bunga 7% dan Grace Period 5 Tahun



Darmin Nasution saat acara peresmian peremajaan sawit rakyat di Sumut
Pembiayaan Sawit Rakyat Gunakan KUR, Dengan Bunga 7% dan Grace Period 5 Tahun

InfoSAWIT, MEDAN -  Menko Perekonomian Darmin Nasution menyadari, peremajaan kelapa sawit bukanlah suatu hal yang mudah meskipun dana untuk melakukan kegiatan peremajaan telah tersedia. Menurutnya, semua pihak perlu bekerjasama secara terintegrasi untuk mempercepat proses pemenuhan ketentuan administratif, dengan melibatkan antara lain Pemerintah Daerah (pemda) Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit dan perbankan, serta pelaku usaha kelapa sawit baik swasta maupun BUMN. 

Rencana yang terintegrasi tersebut membutuhkan data yang komprehensif dan valid melalui verifikasi Pemerintah Daerah dan Kementerian Pertanian. Adapun desain program PSR ini yaitu berupa BPDP Kelapa Sawit akan memberikan hibah sebesar 25 juta/ha yang disalurkan melalui perbankan yang ditunjuk.

Kekurangan dana di luar dana bantuan dari BPDP Kelapa Sawit tersebut dapat dipenuhi dengan pinjaman komersil dari bank dan atau tabungan pekebun, maupun fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunga sebelumnya 9% menjadi 7% per tahun dengan grace period (Tenggang Kredit) selama 5 (lima) tahun untuk KUR Khusus Peremajaan Perkebunan. KUR khusus ini akan mulai berlaku per 1 Januari 2018.

 “Kita juga jangan hanya memperhatikan ketersediaan bibit, tapi juga harus ada kepastian offtake hasil panen oleh perusahaan,” pesan Menko Darmin  dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Senin (27/11/2017).

Maka tutur Darmin, Kelompok Tani/Koperasi/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) melakukan kerjasama kemitraan dengan beberapa perusahaan kelapa sawit. Perusahaan kelapa sawit berfungsi sebagai mitra usaha (off-taker) dan melakukan pembinaan dalam melakukan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Perusahaan tersebut antara lain: (1) PTPN II, (2) PTPN III, (3) PTPN IV, (4) PT Siringo-ringo, (5) PT Asian Agri, (6) PT Nubika Jaya, (7) PT Socfindo, dan (8) PT Paya Pinang.   

PSR juga diharapkan sudah mengikuti prinsip kriteria Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk mendapatkan sertifikasi ISPO sehingga sawit rakyat dapat diperdagangkan secara global dan menikmati hasil yang baik.

“Benih tersertifikasi, Peremajaan bersifat klaster dan dalam bentuk koperasi, Komitmen mitra usaha (off-taker), Kebun kelapa sawit rakyat berstatus Clean & Clear, dan sertifikasi ISPO untuk sawit rakyat. Keseluruhan komponen tersebut harus sangat diperhatikan. Sebab jika tidak, maka tujuan dari peremajaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani pun menjadi tidak tercapai,” tandas dia. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit