infosawit

Eksekusi Perusahaan Sawit PT Kalista Alam Tidak Bisa Ditunda



Eksekusi Perusahaan Sawit PT Kalista Alam Tidak Bisa Ditunda

InfoSAWIT, JAKARTA – Tahun 2014 lalu Pengadilan Negeri Meulaboh di Aceh Barat memerintahkan perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Kalista Alam (KA) membayar Rp. 114.3 milyar, setara dengan US$ 8.5 juta kepada negara, dan Rp. 251.7 milyar atau setara dengan  US$ 18 juta untuk memulihkan kawasan seluas 1.000 hektar lahan yang dibakar. PT KA tidak menerima putusan tersebut dan melakukan banding  di Pengadilan Tinggi Aceh dan terakhir, melakukan kasasi, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi PT KA dan memerintahan kepada PN Meulaboh melaksanakan eksekusi terhadap PT KA.

Namun dua tahun setelah putusan MA, eksekusi terhadap putusan belum dilakukan. Harli Muin, selaku pengacara GeRAM – sebuah gerakan yang berasal dari pembela lingkungan di seluruh Wilayah Kawasan Ekosistem Leuser — mengungkapkan, KLHK telah menyampaikan permohonan eksekusi putusan Inkracth kepada Ketua PN Meulaboh, dan PN Meulaboh tidak memiliki alasan yang kuat untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan tersebut. “Kami tahu bahwa PT KA melakukan Peninjauan Kembali (PK) pada September 2016. Namun, menurut Pasal 66 ayat 2 UU No.14 Tahun 1985, PK tidak dapat menunda pelaksanaan eksekusi,” tegas Harli dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Selasa (28/11/2017)

Juru bicara GeRAM, Fahmi Muhammad, menyatakan, 18 April 2017, MA sudah menolak permohonan peninjauan kembali PT KA, jadi PN Meulaboh tidak memiliki dasar hukum untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan. Kami kaget mengetahui bahwa pada tanggal 20 Juli, Ketua PN Meulaboh memberikan Penetapan Perlidungan hukum terhadap PT KA dengan No. 1/Pen/Pdt/eks/2017/Pn.Mbo.

Kemudian PT KA melakukan  gugatan terhadap KLHK,  Ketua Koperasi Bina Usaha, Kantor BPN Provinsi Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh dengan perkara No. 14/Pdt.G/Pn.Mbo. Pengadilan Negeri Meulaboh menyatakan eksekusi keputusan tahun 2014 tidak bisa dilaksanakan sampai ada keputusan terhadap gugatan baru. “Sebenarnya, tidak ada gugatan baru yang diajukan oleh perusahaan bisa membenarkan pengadilan untuk menunda eksekusi keputusan,” kata Fahmi.

Sekadar informasi, Lahan Gambut Rawa Tripa merupakan salah satu lahan gambut dari tiga lahan gambut terluas di Aceh, dengan kedalaman mencapai 12 meter dan memainkan peran penting bagi penyerapan karbon di Aceh.  Jutaan ton karbok lepas ke atmosfir setiap tahunnya dengan cara pembakaran hutan gambut dan merupakan masalah di Indonesia. Kejadian ini, tidak saja membebani ekonomi Indonesia, tetapi juga kesehatan dan keamanan warga negaranya, dan juga merugikan negara tetangga, seperti  Singapura, dan juga berkontribusi terhadap perubahan Iklim Global. Seperti diketahui dari sejumlah Penelitian, Lahan gambut di Aceh diperkirakan menyerap 1200 ton per-hektar karbon. Selain fungsi menyerap karbon, lahan gambut juga dapat mencegah banjir, mendukung nelayan dan menyediakan keragaman habitat bagi keragaman spesies.

“Pengrusakan lahan Gambut Tripa merupakan tragedi lingkungan dan tidak diperbolehkan terjadi untuk kedua kalinya. Jika PT KA dapat menjauh dengan menghindari keadilan, ini merupakan kejadian yang mengerikan bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dampak selanjutnya, perusahaan serupa akan berani melakukan pengrusakan lingkungan secara ilegal untuk mencari keuntungan jika mereka melihat kesempatan yang baik dapat mempermainkan hukum di Indonesia,” tandas Harli. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit