infosawit

Percepatan Legalisasi Areal Konservasi Di Ketapang Libatkan Swasta



Foto: Aidenvironment Asia
 Percepatan Legalisasi Areal Konservasi Di Ketapang Libatkan Swasta

 

 

InfoSAWIT, BOGOR - Masih jauhnya capaian pelaksanaan kebijakan reforma agraria dari target yang ditetapkan oleh presiden RI, Joko Widodo, mendorong agenda nasional percepatan dan prioritas reforma agraria yang membutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah, dan pemerintah Kabupaten Ketapang siap untuk mendukung dan merencanakan elaksanaan agenda percepatan ini demi tercapainya target pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakatnya terutama masyarakat di kawasan perdesaan.

Beberapa agenda prioritas reforma agraria seperti penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma agraria (TORA) atau redistribusi dan legalisasi lahan, serta penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria menjadi perhatian khusus untuk bisa dielaborasi pelaksanaan teknisnya dan diharmonisasikan dengan perencanaan pelaksanaan pembangunan daerah.

Demikian pula dengan peluang keterlibatan aktif pihak swasta khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk menyelesaikan persoalan-persoalan legalitas dan konflik lahan.

Melihat pentingnya pemahaman yang benar atas program reforma agraria oleh semua pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan lahan dan sumber daya alam, dan mendorong dukungan bersama pemerintah daerah dan partisipasi aktif sektor swasta maka pemerintah daerah Kabupaten Ketapang bersama dengan Aidenvironment Asia - lembaga konsultasi lingkungan dan keberlanjutan sosial independen - menyelenggarakan Workshop Legalisasi Areal Konservasi dan Percepatan Reforma Agraria di Kabupaten Ketapang.

"Workshop yang akan dilakukan di Hotel Zest, Bogor, pada tanggal 5-6 Desember 2017 ini, adalah tindak lanjut workshop mengenai program lansekap yang telah kami lakukan sebelumnya di Kabupaten Ketapang, dan akan melibatkan narasumber dari berbagai Kementrian terkait seperti Kementrian LHK dan Kementerian ATR/BPN, berbagai dinas dilingkungan Kabupaten Ketapang, maupun 12 (dua belas) group perusahaan pemilik konsesi perkebunan/ kehutanan serta NGO," tutur Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang, Mahyuddin dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Senin, (4/12/2017).

Lebih lanjut tutur Mahyudin, kegiatan ini harapannya dapat memberikan arahan kebijakan percepatan reforma agraria maupun perhutanan sosial dan pola kemitraan pemda, swasta dan masyarakat dalam pengelolaannya, karena Kabupaten Ketapang ingin melakukan pembangunan industri yang lestari dan aplikatif pada tataran desa.

Peluang partisipasi aktif sektor swasta, terutama perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mempercepat reforma agraria di Kabupaten Ketapang sangat besar. Data yang dikeluarkan pemda Ketapang, sekitar 18% area dari Kabupaten Ketapang adalah perkebunan kelapa sawit, dan hampir sebagian besar perkebunan kelapa sawit ini berkomitmen pada kebijakan NDPE (No Deforestation, Peat and Exploitation) yang mendukung pembangunan berkelanjutan, menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial kemasyarakat dan lingkungan area perkebunannya. Disisi lain, realisasi dari Perhutanan Sosial baru 14%.

Sementara dikatakan Direktur Aidenvironment Asia, saat ini banyak kasus dimana perkebunan kelapa sawit berada dalam kawasan hutan, dan juga konflik lahan seringkali menjadi pemicu terjadinya persoalan legalitas yang dapat berujung pada ketimpangan perekonomian terutama masyarakat di sekitar kawasan hutan. "Kami ingin melakukan harmonisasi dan mendorong para pihak bekerja bersama serta menciptakan bisnis model yang sesuai dengan potensi desa dan masyarakat Kabupaten Ketapang," tutur Adriani.

Diakui atau tidak, legalitas lahan baik kawasan produktif maupun kawasan lindung merupakan salah satu kunci terhadap keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lahan. Dengan kepastian legal konflik lahan dapat dihindari serta akses masyarakat terhadap sumber daya alam dan lahan tidak terabaikan, diharapkan dengan keseimbangan penguasaan akses tersebut tingkat perekonomian suatu wilayah dapat meningka demi mewujudkan kesejahteraan bersama. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit