infosawit

TORA Jadi Harapan Lerai Konflik Lahan Sawit di Kab. Seluma



foto ilustrasi
TORA Jadi Harapan Lerai Konflik Lahan Sawit di Kab. Seluma

InfoSAWIT, JAKARTA – Konflik Agraria menjadi catatan kelam yang hampir terjadi di seluruh Wilayah di Indonesia, salah satunya Kabupaten Selum Provinsi Bengkulu. Konflik ini mengakibatkan masyarakat terancam kehilangan hak atas tanah dan perkebunannya, bahkan konflik ini sudah mengakibatkan 8 orang sempat mengalami kriminalisasi.

Ketua Forum Petani Bersatu Seluma, Osian Pakpahan,  mengatakan, tanpa sosialisasi, PT Sandabi Indah Lestari (SIL) telah beroperasi. Dan yang paling mengejutkan adalah secara tiba-tiba mengklaim lahan mayarakat sebagai lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik mereka.

Lebih lanjut tutur Osian, pada 2011 perusahaan yang beraktivitas di sektor perkebunan kelapa sawit ini bahkan telah melakukan penggusuran lahan masyarakat dengan melibatkan tangan negara berseragam cokelat.

Enam tahun berselang, ekskalasi konflik antara Masyarakat Desa Tumbuan, Lunjuk, Pagar Agung, Talang Prapat (Kecamatan Lubuk Sandi dan Kecamatan Seluma Barat), Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dengan PT. SIL semakin memanas.

Menyikapi konflik ini, Walhi menegaskan bahwa sudah saatnya negara hadir melindungi masyarakat dan memulihkan haknya yang terancam oleh investasi perkebunan kelapa sawit. “Sudah saatnya negara hadir menyelesaikan konflik yang ada di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Peluang penyelesaian konflik ini bisa ditempuh dengan Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang disebutkan negara sebagai salah satu program prioritas untuk memulihkan hak masyarakat,” tutur Sawung, Pengkampanye Walhi Nasional.

Pada kesempatan yang sama, Meike Inda Erlina, Pengkampanye Walhi Bengkulu juga menyebutkan bahwa pilihan penyelesaian konflik dengan skema TORA merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan negara, “Pemulihan hak masyarakat melalui skema TORA menjadi penting dalam penyelesaian konflik ini, terlebih dalam proses penerbitan izin ditemukan banyak kejanggalan karena ada indikasi praktik korupsi melalui penerbitan HGU. Selain itu, ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak PT SIL melalui praktik kriminalisasi dan perampasan hak-hak masyarakat,” ujar Mieke dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Senin, (11/12/2017). (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit