infosawit

Risiko Reputasi Bagi Bank Biayai Sawit Tidak Berkelanjutan



Risiko Reputasi Bagi Bank Biayai Sawit Tidak Berkelanjutan

InfoSAWIT, JAKARTA  – Dalam laporan yang baru saja diluncurkan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), bekerjasama dengan Lanskap Indonesia, Profundo, World Agroforestry Centre dan CIFOR, mencatat hubungan antara praktik produksi kelapa sawit yang tidak berkelanjutan dengan peningkatan risiko bagi bank dan investor yang membiayai kegiatan tersebut.

Dalam laporan berjudul “Mengelola Risiko Kelapa sawit: Laporan singkat untuk pemodal” pula menyebutkan bahwa lembaga ? lembaga keuangan di Indonesia bakal    menghadapi berbagai risiko terkait reputasi, benturan dengan peraturan, dan finansial yang semakin meningkat apabila memberikan pendanaan kepada produsen kelapa sawit yang tidak berkelanjutan.       

“Sektor kelapa sawit Indonesia sedang  berubah. Para pemangku kepentingan utama,      termasuk pemerintah dan perusahaan penyulingan, saat ini mengambil langkah?langkah untuk mengelola isu-isu keberlanjutan, dan hal ini jelas menimbulkan risiko bagi bank-bank yang memiliki produsen tak berkelanjutan dalam portofolio mereka,” kata  CEO Lanskap Indonesia Agus Sari, kepada InfoSAWIT, Selasa, (12/12/2017)       

Tercatat sejumlah pemangku kepentingan sedang mengambil langkah untuk menangani isu keberlanjutan terkait ekspansi perkebunan kelapa sawit, misalnya isu deforestasi, lahan gambut, kebakaran hutan, konflik lahan dengan masyarakat, ketenagakerjaan, korupsi dan penghindaran pajak (transfer pricing).

Agus mencontohkan, pada tahun 2015 lalu, paska terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang melarang pengembangan di lahan gambut dan membatasi perluasan perkebunan kelapa sawit. Adanya kebijakan itu maka diperkirakan sekitar 75% lahan yang akan dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit di masa depan tidak dapat dikembangkan lagi.

Hasilnya, membuat risiko bank meninggi lantaran jatuhnya nilai agunan pinjaman yang diambil sebelum adanya kebijakan-kebijakan tersebut. Terkebih kini muncul persyaratan pembeli minyak sawit global yang semakin ketat dengan komitmen hanya membeli minyak sawit berkelanjutan. Tentu saja bakal mendorong kehilangan kontrak yang ujungnya pada melorotnya pendapatan dan keuntungan perusahaan. “Selain itu, bank-bank yang mendanai produsen kelapa sawit yang tidak berkelanjutan juga bakal menghadapi risiko reputasi yang serius,” kata Agus yang juga sebagai Senior Associate        di World Agroforestry Centre (ICRAF).

Sementara dikatakan Country Director untuk Kegiatan RSPO di Indonesia, Tiur Rumondang, perbankan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan sektor perkebunan kelapa sawit, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan selanjutnya. Lembaga-lembaga keuangan, termasuk bank melalui keputusan pendanaannya yang diambilnya, dapat mendorong perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab lingkungan dan sosial. “Saat yang sama keputusan bisnis yang memerhatikan isu-isu berkelanjutan akan menciptakan stabilitas dan kemakmuran bagi bank dengan membatasi pengucuran pendanaan yang berpotensi memunculkan risiko,” tandas Tiur.

Sebagai catatan pada Juli 2017 lalau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /Pojk.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.

Lewat kebijakan ini  OJK Mewajibkan bank untuk membuat laporan keberlanjutan dan memiliki rencana aksi keuangan yang berkelanjutan.  Peraturan tersebut menyebutkan adanya penalti atas    ketidakpatuhan dan didasarkan pada visi OJK tahun 2014 bahwa sektor keuangan  perlu mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit