infosawit

Pelaku Sawit Didorong Alokasikan 20% Tanah untuk Percepatan Reforma Agraria



Pelaku Sawit Didorong Alokasikan 20% Tanah untuk Percepatan Reforma Agraria

InfoSAWIT, BOGOR - Target Obyek Reforma Agraria (TORA) sebesar 4,1 juta hektar tanah ditargetkan didapat dari kewajiban alokasi 20% perusahaan perkebunan dari pelepasan kawasan hutan dan 2,1 juta hektar Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Dengan kondisi 60 persen lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikuasai oleh perusahaan, Kementrian ATR / BPN mengajak pihak swasta perusahaan perkebunan untuk mengoptimalkan tanahnya dan berbagi dengan masyarakat sekitarnya baik melalui berbagai program CSR dan juga kewajiban alokasi 20% tanah HPK untuk nantinya diredistribusi ke masyarakat lewat reforma agraria. Kementrian ATR/BPN maupun Kementrian LHK akan siap memfasilitasi dan menindak lanjuti. Reforma Agraria melalui redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat melalui access reform diharapkan dapat mengatasi tantangan pemerataan ekonomi salah satunya adalah Gini Ratio penguasaan tanah 0,59% dan jumlah penduduk miskin sekitar 28 juta atau 10,8% dari jumlah penduduk Indonesia.

Arahan kebijakan percepatan reforma agraria ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementrian ATR/BPN yang diwakili oleh Kasubdit Penguasaan Tanah Objek Landreform TOL dan Ganti Kerugian, Ari Machkota, S.H., M.Hum di hadapan sejumlah perusahaan pemilik konsesi perkebunan / kehutanan pada Workshop Legalisasi Areal Konservasi dan Percepatan Reforma Agraria di Kabupaten Ketapang, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang bersama dengan Aidenvironment Asia pada 5-6 Desember 2017 lalu di Bogor.

"Reforma Agraria itu harus ada tanah dan akses, yang saling terkait satu sama lain. Untuk subyeknya kami mohon dari pemerintah setempat. Kalau memang disekitar kebun itu ada masyarakat yang tidak punya tanah, itu prioritas yang akanmendapatkan tanah, tetapi setelah dikelola masyarakat yang menerima redistribusi tanah tersebut harus bekerjasama dengan perusahaan induknya, nanti dari hasilnya bisa ditampung," Ari dalam keerangan resmi diterima InfoSAWIT, Selasa (13/12/2017).

Di dalam workshop yang juga dihadiri oleh berbagai dinas dilingkungan Kabupaten Ketapang serta NGO, Ari Machkota juga menjelaskan kewajiban penerima hak atas tanah Reforma Agraria yang telah diterbitkan sertifikatnya, yaitu dilarang menelantarkan tanahnya; atau mengalihkan hak atas tanahnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun; atau mengalihkan fungsi tanahnya kecuali untuk pembangunan strategis nasional di bidang infrastruktur, energi, pangan dan pertahanan keamanan.

Data dari Kementerian Kehutanan menunjukkan ada 93 ribu hektar luasan dari pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Ketapang, dengan potensi alokasi 20%nya mencapai 18 ribu hektar, dengan prediksi dapat memberikan kontribusi akses ekonomi hingga 9000 kepala keluarga. Sayangnya belum ada protokol dan aturan yang jelas terkait pelaksanaan alokasi 20% area dari pelepasan kawasan hutan dan tanah HPK untuk TORA dan tumpang tindihnya aturan ini dengan alokasi 20% perusahaan perkebunan untuk kebun plasma bagi masyarakat.

Sustainability Coordinator IOI Plantation/SNA Group , Nicko Arywibowo, salah satu peserta workshop, berharap adanya mediasi jika ingin menerapkan peraturan ini, karena yang terjadi di lapangan adalah perusahaan perkebunan sudah banyak yang menerapkan alokasi 20% diperuntukkan untuk kebun plasma bagi masyarakat.

Di sisi lain, Pemerintah daerah Kabupaten Ketapang sudah menyiapkan Rencana Aksi percepatan kebijakan implementasi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di areal konservasi di Kabupaten Ketapang. "One map ini salah satu dokumen daerah yang kita tetapkan, sehingga kepastian bagi kawasan-kawasan strategis menjadi terpetakan dalam kebijakan satu peta," tutur Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang Mahyuddin

Arahan kebijakan percepatan reforma agraria nantinya akan diharmonisasikan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Ketapang yang ingin melakukan pembangunan industri yang lestari dan aplikatif pada tataran desa. "Semua arahan dan hasil workshop ini akan kami sosialisasikan melalui forum musrenbang tingkat desa dan ditindaklanjuti hingga tataran desa," ujarnya.

Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 55.390 penduduk miskin di Kabupaten Ketapang di tahun 2015 dengan garis kemiskinan Rp 11.877/hari. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ketapang merupakan yang terbesar di Kalimantan Barat jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Hal ini tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan nilai investasi di Kabupaten Ketapang yang selalu tertinggi di Kalimantan Barat. Menjadi penting untuk melibatkan penduduk miskin dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program di pemerintahan dan sektor swasta di Kabupaten Ketapang. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit