infosawit

Indonesia Perkuat Perdagangan Turunan Minyak Sawit, Fatty Alcohol, ke Uni Eropa



Indonesia Perkuat Perdagangan Turunan Minyak Sawit, Fatty Alcohol, ke Uni Eropa

Info SAWIT, JAKARTA - Walaupun Uni Eropa telah memutuskan perubahan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk turunan produk minyak sawit, fatty alcohol pada tahun 2012, pihak Indonesia masih menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Anti-Dumping Agreement(ADA) World Trade Organization (WTO) yang diterapkan kepada eksportir/produsen Indonesia..

Pada 20 Juli 2012, Indonesia kemudian memutuskan untuk maju ke Dispute Settlement Body(DSB) WTO dengan isu yang menjadi poin keberatan atas interpretasi Uni Eropa. Isu-isu tersebut, yaitu, status eksportir Indonesia dalam lingkup Single Economic Entity(SEE), keberatan atas hasil penyesuaian (adjustment) yang dilakukan Uni Eropa, ketidaksesuaian penerapan ADA WTO terkait krisis ekonomi Eropa, dan kendala bahan baku sebagai faktor lain di luar dumpingyang menyebabkan kerugian bagi industri domestik fatty alcoholdi Uni Eropa. Selain itu, pihak Otoritas Uni Eropa pada saat verifikasi (on the spot investigation) tidak mempublikasikan hasil pemeriksaan dan tidak dipergunakan oleh Uni Eropa untuk menentukan BMAD.

Pada 23 September 2016, Panel DSB WTO mengeluarkan keputusan yang memenangkan posisi Indonesia atas gugatan terkait dengan hasil verifikasi. Keputusan tersebut dikuatkan kembali oleh Panel AB WTO. Dalam menentukan keputusan pengenaan BMAD kepada Indonesia, Uni Eropa tidak menggunakan hasil verifikasi yang telah dilakukan. Padahal, dalam proses investigasi anti-dumping, hasil verifikasi digunakan sebagai dasar penentuan margin dumping dan ada/tidaknya injury.

Hasil putusan Panel DSB WTO yang dikuatkan oleh Panel AB WTO harus dipatuhi oleh Otoritas Investigasi, terutama setelah hasil keputusan AB WTO diadopsi pada 29 September 2017. Ini telah menjadi suatu yurisprudensi, sebagai acuan untuk kasus serupa nantinya.

Indonesia dan negara-negara anggota WTO dapat berpegang kepada hasil putusan AB WTO, mengingat gugatan yang diterima dan dimenangkan oleh Panel termasuk bagian dari proses dasar suatu penyelidikan dalam lingkup Trade Remedies Practices(dumping, subsidy, andsafeguard). Hal ini tercatat pada Article6.7 ADA WTO.

ADA WTO juga mewajibkan Otoritas Penyelidik mengungkapkan "hasil" dari on the spot verification, baik dalam bentuk sebuah laporan terpisah, maupun sebagai bagian dari pengungkapan fakta-faka penting dalam sebuah dokumen Essential Factssesuai dengan Article6.9 ADA WTO.

“Indonesia menyambut baik hasil putusan AB WTO yang menguatkan putusan DSB WTO atas klaim Indonesia. Pemerintah, tentunya, akan menindaklanjuti melalui pendekatan dengan Uni Eropa dan memperkuat kembali kerja sama perdagangan, khususnya untuk sektor sawit dan turunannya, seperti fatty alcohols,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Kamis, (14/12/2017).

Lebih lanjut, tutur Oke, hasil putusan tersebut dapat mendorong Otoritas Penyelidikan, khususnya Otoritas investigasi Uni Eropa, agar lebih menerapkan kedisiplinan terhadap hasil yang diperoleh dari verifikasi agar senantiasa sejalan dengan ketentuan ADA WTO, serta bersikap adil dan objektif dalam setiap investigasi yang dilakukan.

Sementara Direktur Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Pradnyawati juga menyampaikan, belajar dari sengketa Indonesia dengan Uni Eropa ini, Otoritas Penyelidikan harus berkomitmen dengan hasil yang diperoleh selama investigasi.

“Indonesia juga akan melakukan hal yang sama sesuai keputusan Panel untuk bersikap disiplin selama proses penyelidikan dumping, subsidy, maupun safeguarddengan tidak mengesampingkan hasil verifikasi,” pungkas Pradnyawati. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit