infosawit

Sawit Diyakini Menjanjikan, Petani Sawit pun Tak Mau Berpaling



Sawit Diyakini Menjanjikan, Petani Sawit pun Tak Mau Berpaling

Info SAWIT, JAKARTA - Hingga kini di sektor sawit, isu sustainability atau kerap disebut isu berkelanjutan semakin kuat dan pada akhirnya menjadi salah satu faktor penentu dalam perdagangan minyak sawit di dunia, kendati pemberlakuan produk berkelanjutan itu masih didominasi  oleh permintaan dari negara – Negara di kawasan Uni Eropa.

Nah, jika pelaku besar swasta dan pemerintah menjadikan isu berkelanjutan itu sebuah fokus dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit kedepan, lantas bagaimana dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani atau masyarakat?

Harus diakui, isu sustainability itu terus disosialisikan hingga ke petani plasma dan swadayauntuk lima tahun terakhir, terutama bagi petani swadaya. Apakah kemudian para petani menganggap, isu sustainability itu penting dalam mengelola kebun sawit?

Kepala Riset RCCC-UI, Sony Tambunan menemukan sesuatu yang menarik. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan di 2 Provinsi, Riau dan Sumatera Selatan, mencakup 96 Desa dan sekitar 1.350 petani, didapati bahwa setelah pertanyaan langsung diajukan, banyak petani swadaya atau sekitar 69% tidak bersedia untuk tidak membuka lahan, alias, mereka masih mau membuka lahan atau hutan untuk perkebunan kelapa sawit. “Sisanya 31% bersedia tidak membuka dengan kompensasi sekitar Rp 116 juta untuk setiap hektare meskipun angka kompensasi itu bisa lebih tinggi,” katanya dalam pemaparan hasil riset, belum lama ini di Jakarta yang dihadiri InfoSAWIT.

Untuk pertanyaan kedua, yakni apakah petani mau beralih profesi dan tidak lagi menjadi petani sawit? Sebanyak 85% menyatakan, tidak bersedia. Kalaupun bersedia, tutur Sony, mereka meminta kompensasi dengan rata-rata, Rp 234 juta per hektare. “Jadi bisa disimpulkan bahwa isu berkelanjutan di sawit itu bukan isu utama ditingkat petani. Secara konsep, kita memiliki tantangan yang tidak mudah,” katanya.

Dengan demikian, kedepan, fokus pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah petani swadaya, yang tidak memiliki kemitraan dengan perusahaan atau pemerintah. Mereka berkembang secara mandiri dan tidak terbatas pada pembangunan kebun sawit diatas lahan yang legal. Ditengarai, banyak petani tidak mengetahui bahwa mereka membangun kebun di kawasan hutan.

Kondisi demikian memerlukan solusi yang tepat. Disaat bersamaan, database petani swadaya juga tidak ada untuk memastikan jumlah dan lokasinya. Akhir-akhir ini, Kementerian Pertanian melakukan pendataan perkebunan petani swadaya dan telah menerbitkan kewajiban Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) bagi para petani swadaya pemilik kebun sawit.  STDB dan SPPL tersebut juga menjadi kelengkapan dalam proses penilaian Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Sayangnya, proses untuk mendapat STDB dan SPPL dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) belum cukup populer di kalangan petani. Selain itu, ditengarai, tidak mudah untuk mendapatkan surat-surat itu. “Kalau bisa, proses STDB dan SPPL bisa didapat secara gratis di BLH. Kami berharap, proses itu juga bisa dipercepat,” tutur Bupati Kotawaringin Barat, Bambang Purwanto kepada InfoSAWIT, belum lama ini di Jakarta. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit