infosawit

Menggantang RUU Sawit, Bermanfaat atau Mudarat



Foto: SPKS - ilustrasi petani
Menggantang RUU Sawit, Bermanfaat atau Mudarat

InfoSAWIT, JAKARTA - Pembahasan RUU ini menarik lantaran sektor sawit kerap kali menjadi sorotan, lantaran seiring dengan bertumbuhnya sawit di Indonesia, pada saat yang sama isu lingkungan dan sosial pun memuncak.Wajar jika berbagai pandangan baik yang pro maupun kontra pun muncul terhadap pembuatan RUU Perkelapasawitan.

Namun demikian, dimata peneliti kehutanan CIFOR dan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Herry Purnomo, itu hanyalah sebuah pilihan, mau diteruskan atau tidak. Pilihan itu pun sejatinya ada pada seluruh pemangku kepentingan kelapa sawit nasional, tutur Herry, bila diputuskan untuk tidak diteruskan maka guna menyelesaikan permasalahan di perkebunan kelapa sawit tersebut  bisa merujuk pada UU Perkebunan yang sudah ada, atau dengan membuat peraturan dibawah UU perkebunan untuk implementasi teknisnya. “Kalau membuat Undang-undang itu kan lama prosesnya,” kata Herry yang lulusan doktoral IPB itu kepada InfoSAWIT, belum lama ini.

Lebih lanjut tutur Herry, saat ini draft RUU perkelapasawitan itu tercatat masih hanya bersifat satu pihak, alasannya kepentingan bisnis lebih banyak porsinya ketimbang  pembahasan mengenai lingkungan.

Sebab itu perlu ada tambahan untuk pembahasan masalah lingkungan serta mulai melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), termasuk pelaku bisnis yang kecil dan petani.  “Kelihatannya kawan-kawan dari pegiat lingkungan belum terlalu dilibatkan, kemudian kawan-kwan dari pelaku kecil juga belum terlibatkan, termasuk petani kecil, harusnya mereka diikutsertakan,” katanya.

Sementara kata Henri Subagiyo dari Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) menilai, pembuatan sebuah UU semestinya untuk menjadi solusi bagi masalah permasalahan ada. Ibaratnya regulasi itu bagaikan obat untuk menyembuhkan penyakit, sebab itu dibutuhkan diagnosa yang tepat. Sebab jangan sampai kontraproduktif dan tidak sesuai penyakitnya “Ditengah situasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang masih karut marut dan disharmoni kebijakan, kira-kira RUU Perkelapasawitan itu bisa menjadi solusi atau tidak,” kata Henri dalam sebuah diskusi yang diadakan RSPO dan dihadiri InfoSAWIT, belum lama ini di Jakarta.

Alasan lainnya masalah fundamental terkait kebijakan lahan di Indonesia ditengarai masih juga belum mendapatkan solusi tuntas, Henri pun mempertanyakan apakah dengan dimunculkannya UU Perkelapasawitan lantas masalah tenurial bisa diselesaikan, terlebih saat ini masalah lahan adat dan masalah agraria masih belum juga tuntas.

Henri berpendapat, untuk menyelesaikan permasalahan itu perlu dilakukan beberapa langkah, pertama untuk menyelesaikan masalah agraria dan lahan mesti langsung ke sumber permasalahannya yakni di sektor kehutanan. Pertanyaannya kemudian apakah RUU Perkelapasawitan ini mampu menjadi jawaban dari segudang permasalahan tersebut. Sementara penegakan hukum di Indonesia ditengarai masih bersifat sektoral, kehutanan ada di Kementerian LHK dan perkebunan ada di Kementerian Pertanian.

Kedua, implementasi dan enforcement mesti dilakukan dengan cara-cara yang substansial, untuk masalah substansial hanya bisa diselesaikan dengan cara enforcement. Misalnya setiap usaha itu mesti memiliki perizinan, nah tatkala sebuah usaha tidak memiliki perizinan maka usaha tersebut dikatakan ilegal, untuk menyelesaikan masalah ini maka perlu law enforcement. “Sudah semestinya DPR juga melakukan law enforcement dan regulasi enforcement,” tutur Henri.

Dari hasil analisa norma RUU Perkelapasawitan yang dilakukan pihak ICEL, dalam RUU Perkelapasawitan sekitar 13 BAB tercatat menjadi substansi utama, dari total 17 BAB sudah termasuk ketentuan umum, asas dan tujuan, peralihan, dan penutup. Ternyata sudah ada dan diatur dalam UU 39/2014 tentang Perkebunan, UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan UU 32/2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .

Dengan demikian, Tutur Henri, norma dalam RUU ini tidak penting/tidak berguna. Lantaran sudah cukup diatur dalam UU Perkebunan, UU Perdagangan, dan UU Perlindungan dan Pengelolaan LH. Pengaturan lainnya cukup dalam peraturan pelaksana dari 3 UU tersebut. “Overlapping norma dalam RUU ini berpotensi besar bertentangan dengan norma dalam UU lainnya sehingga sangat berpotensi justru menimbulkan ketidakpastian hukum termasuk bagi pelaku usaha sendiri,” tandas Hanri.

Namun demikian nampaknya pihak DPR-RI tetap pada pendiriannya, dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, Daniel Johan, kahadiran RUU Perkelapasawitan ini adalah untuk mengatur keterlanjuran dan kebun sawit ilegal, alias kebun sawit yang berada di kawasan hutan.

Dimana kata dia, dari 15 juta ha lahan perkebunan sawit, sekitar 5 juta lahan terindikasi ilegal. “UU Perkebunan itu kan memang mengatur kebun yang legal. Namun masalahnya saat ini negara tidak mungkin mengatur lahan yang ilegal, karena yang namanya ilegal pasti ditahan. Jadi UU Perkelapasawotan untuk mengatur yang ilegal,” kata Daniel kepada InfoSAWIT, belum lama ini di Jakarta.  (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit