infosawit

Belum Tentu Lindungi Petani, Diduga RUU Kelapa Sawit Bernuansa Politik



foto: Sawit Watch
 Belum Tentu Lindungi Petani, Diduga RUU Kelapa Sawit Bernuansa Politik

InfoSAWIT, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkelapasawitan, yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kini kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018.

Prosesnya pun terus bergulir di gedung DPR-RI meskipun pihak pemerintah telah menolak, yang disampaikan langsung kepada DPR-RI melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dari hasil Rapat Kerja antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Hukum dan HAM terkait RUU tentang Perkelapasawitan pada 17 Juli 2017 lalu, dengan sejumlah alasan yang cukup mendasar.

Pasal dalam RUU tersebut diduga tumpang tindih dan bertentangan dengan UU Perkebunan dan PP Gambut.  Dalam keterangan resmi yang diterima InfoSAWIT, Jumat (22/12/2017), RUU yang mengatasnamakan kepentingan petani kecil tersbut, tidak tercermin dari pasal-pasal yang di usulkan, sebaliknya cenderung menguntungkan kalangan pengusaha yang memonopoli bisnis kelapa sawit.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam RAKER harmonisasi RUU Perkelapasawitan dengan Baleg dan Kementerian terkait lainnya (Kementan, Kemenkumham, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan) telah menyatakan, bahwa tidak ada substansi baru yang perlu dituangkan dalam bentuk ketentuan undang-undang. Selain itu, para pemangku kepentingan kelapa sawit meyampaikan bahwa hal-hal yang mendesak dapat difasilitasi dengan produk di bawah undang-undang.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Walaupun Kementerian Hukum dan HAM belum menyampaikan posisi/pandangannya dalam RAKER harmonisasi RUU tersebut, telah terlihat jelas bahwa Pemerintah secara substansial berkeberatan untuk melanjutkan pembahasan RUU Perkelapasawitan ini.  Penolakan terhadap RUU Perkelapasawitan juga muncul dari  fraksi PKB.

Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware, mengatakan Baleg DPR RI bisa saja meneruskan pembahasan, namun untuk membatalkan RUU. “Langkah tersebut sangat mungkin dilakukan untuk kemaslahatan industri kelapa sawit nasional” kata Inda.

Lebih lanjut Inda mendesak, agar DPR dan Pemerintah tidak harus melanjutkan pembahasan RUU yang berorientasi pengusaha besar ini, namun lebih mengutamakan membahas RUU-RUU lain yang menyangkut hak-hak masyarakat kecil yang selama ini terpinggirkan seperti revisi RUU Pertanahan, RUU Masyarakat Adat, revisi UU Konservasi, dan lain-lain. ”Dugaan kami, inisiatif ini lebih diarahkan sebagai ATM untuk kampanye partai menjelang Pemilu 2019,” tutur Inda.

Sementara dikatakan Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Teguh Surya, pemerintah sebaiknya berfokus pada perbaikan tata kelola industri kelapa sawit agar lebih berkelanjutan melalui kebijakan dan berbagai inisiatif yang telah ada seperti penguatan sistem perkebunan sawit berkelanjutan (ISPO), evaluasi perizinan dan penegakan hukum. “Serta memperkuat sinergi dengan KLHK dan K/L lainnya untuk penyelesaian persoalan kebun kelapa sawit yang berada di kawasan hutan" tandas Teguh.

Sementara tutur Anggota Komisi IV DPR-RI, Hamdani, komoditas kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional layak dilindungi negara lewat regulasi dalam bentuk UU.

Lebih lanjut tutur Hamdani, dengan regulasi ini petani kelapa sawit juga terlindungi. “Harus ada payung hukum khusus, hak-hak petani mestinya dilindungi karena diperkebunan kelapa sawit tidak hanya ada pelaku besar, tetapi juga ada petani plasma dan swadaya,” tandas dia. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit