infosawit

Membangun Indonesia Lewat Perlindungan Gambut dan Air



Membangun Indonesia Lewat Perlindungan Gambut dan Air

InfoSAWIT, JAKARTA – Pada Rabu (27/12/2017) bertempat di Hotel Mercure, Jakarta, sejumlah pakar gambut bertemu, termasuk membahas mengenai hasil kajian gambut yang dilakukan LPEM UI.

Iwan Gunawan dari Bank Dunia memaparkan, dampak dari kebkaaran hutan dan lahan pada 2015 lalu mencapai Rp 221 triliun atau sekitar 1,9% GDP. “Ada dampak jangka panjang yang hrs dihitung termasuk pada aspek pendidikan dan kesehatan,” katanya dalam keterangan resmi yang didapat InfoSAWIT.

Sementara dikatakan peneliti UI, Suraya Afif, pentingnya memahami tujuan riset termasuk riset gambut. Menanggapi  hasil studi yang dilakukan LPEM UI, Suraya Afif menyampaikan kritik bahwa studi tersebut tidak memasukkan aspek externalities (luar).

Mislanya saja dipaparkan oleh Direktur Wetland Indonesia , I Nyoman Suryadiputra, kerugian juga harus dihitung dari hilangnya kapasitas tampung air tawar di muka bumi yang ada di ekosistem gambut. “Sebab itu kedepan persepsi dan pemahaman terhadap gambut perlu disamakan,” kata Nyoman Suryadiputra.

Lebih lanjut kata Nyoman Suryadiputra, sejatinya  kebijakan terkait gambut sudah muncul pada tahun 1990, lantas  akhir-akhir ini diperkuat dengan terbitnya PP 71/2014 diperbaharui lewat PP 57/2016. Apaagi merujuk catatan Wetland ada 8 perusahaan tidak taat pada kelola tinggi muka air tanah gambut. “Cara demikian sangat bijak karena ada keterangan peralihan bagi dunia usaha,” katanya.

Dikatakan Sonny Mumbunan dari Pusat Perubahan Iklim UI, setiap ekonomi harus juga memikirkan aspek yang timbul terhadap lingkungan. Valuasi ekonomi gambut kata Sonny, jangan hanya melihat pada 'final products', dan melupakan 'immediate products'. “Yang tidak selamanya mudah divaluasi,”k ata Sonny dalam diskusi.

Lantas, narasi ekonomi perlu diganti, jangan ada dikotomi antara ekonomi dan restorasi. “Di dalam gambut ada dimensi ekonomi yg sudah atau blm divaluasi," jelas Sonny.

Prof Supiandi Sabiham dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menyatakan, riset terkadang sering terlalu parsial ditambah niat dan tujuan yang berbeda. Untuk masalah gambut masih banyak memamahmi salah tentang gambut. ”Termasuk peneliti, Peneliti bisa saja salah tapi tidak boleh bohong,” katanya.

Namun demikian Prof Supiandi Sabiham menyepakati, bahwa narasi gambut harus diubah menjadi narasi ekonomi gambut, termasuk dengan konsep ekosistem denga nilai multidimensi. “Bila kemudian ada pelaku usaha tidak melakukan tanggungjawabnya denga baik, maka pemerintah salah, masyarakat juga salah,”katanya.

Sementara dikatakan Suraya Afif, keselahan yang hingga saat ini terjadi lantaran keterlanjuran yang dibiarkan. “Perlu debat tentang keterlanjuran dan dengan cara yang fairness,” katanya. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit