infosawit

Luas izin Kebun Sawit Di Papua 958 Ribu Ha, Dengan Pemegang Izin 79 Perusahaan



ilustrasi
Luas izin Kebun Sawit Di Papua 958 Ribu Ha, Dengan Pemegang Izin 79 Perusahaan

InfoSAWIT, JAYAPURA – Perkebuna kelapa sawit di Indonesia telah tumbuh pesat dan kini telah menjadi produsen utama minyak sawit di dunia. Merujuk hitungan Sawit Watch, total luasan perkebunan kelapa sawit Indonesia sekitar 16,1 juta ha, dengan kontribusi kepada devisa sekitar lebih dari Rp 200 triliun.

Tercatat kontribusi sektor kelapa sawit kepada devisa tahun 2017 hampir setara dengan sektor Migas. Dalam keterangan resmi yang didapat InfoSAWIT, Jumat (29/12/2017), lantaran tingginya pendapatan dari sektor ini mendorong gencarnya pemerintah memberikan ijin untuk para investor tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan.

Sawit Watch mencatat, dampak serius dan paling sering ditimbulkan dari perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini adalah konflik pertanahan yang tak berkesudahan. Tidak adanya transparansi pada proses perijinan dan tidak adanya rencana yang jelas dan terukur untuk sektor ini berakibat pada mudahnya mendapatkan ijin untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Lantas, akibat dari konflik ini adalah kriminalisasi masyarakat yang mempertahankan tanahnya, konflik terbuka antara masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah yang di lindungi oleh oknum aparat keamanan.

Merujuk pengamatan dari Sawit Watch, pengembangan perkebunan kelapa sawit saat ini tidak lagi berada di Pulau Sumatera atau Kalimantan tetapi sudah beranjak ke wilayah Indonesia Timur, mulai dari Maluku, Sulawesi, Papua Barat dan Papua. Proses alih fungsi lahan, hutan dan tempat hidup masyarakat (adat atau pun lokal) menjadi perkebunan kelapa sawit saat ini sedang terjadi, dan salah satunya di Provinsi Papua.

Masih merujuk data dari Sawit Watch, tercatat luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua saat ini adalah 958.094,2 (belum termasuk Papua Barat) dengan 79 perusahaan perkebunan. Besarnya angka luasan yang ada saat ini tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah di tahun yang akan datang.

Kepala Divisi Kampanye Sawit Watch, Maryo Saputra menyatakan bahwa luas perkebunan kelapa sawit yang ada saat ini di provinsi Papua akan terus bertambah, mengingat luas hutan yang ada di Papua juga tergolong besar. Jika pemerintah setempat tidak berhati-hati dalam memberikan ijin maka berdampak buruk bagi masyarakat Papua

Mulai dari konflik pertanahan, hilangnya mata pencaharian masyarakat adat, kriminalisasi oleh perusahaan kepada masyarakat dan tentu dampak lingkungan berupa banjir atau kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi bukti yang dapat dilihat diberbagai media saat ini, jelas Maryo.

Diakui Maro, investasi perkebunan kelapa sawit untuk membangun satu daerah tentunya penting tapi jauh lebih penting adalah melindungi masyarakat dari berbagi persoalan yang terjadi di sektor ini. “Berapa pun pendapatan yang diterima dari investasi perkebunan kelapa sawit tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan dari investasi ini bagi anak dan cucu orang Papua di kemudian hari,” kata Maryo.

Sebelumnya pada pertengahan tahun 2017, Sejumlah pemangku kepentingan membahas tantangan dan hambatan industri perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digoel, Propinsi Papua di Jakarta.
Pada kedempatan itu hadir perangkat pemerintah daerah, Anggota Komisi IV DPR RI), peneliti dan beberapa orang perwakilan masyarakat pemilik hak ulayat di Merauke dan Boven Digoel.

Dalam pertemuan tersebut menyepakati beberapa kesepakatan, diantaranya, dibutuhkan investor untuk ikut berpartisipasi aktif membangun daerah. Lantas, kebun masyarakat di kedua daerah tersebut harus segera direalisasikan sebagai wujud amanah perundang-undangan yang berlaku dan bagian dari pembangunan daerah dan,

Lebih lanjut, Forum stakeholder ini adalah wadah urun rembug persoalan-persoalan pembangunan Kelapa Sawit di kedua wilayah tersebut. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit