infosawit

Koalisi Masyarakat Sipil Tuntut Keterbukaan Penguatan ISPO Sawit



foto: Istimewa
Koalisi Masyarakat Sipil Tuntut Keterbukaan Penguatan ISPO Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA - Jelang tutup tahun 2017, sederet catatan panjang mengenai masalah perampasan lahan, pelanggaran HAM, korupsi, hingga kasus kriminalisasi petani tak ada habisnya terjadi di lingkar perkebunan kelapa sawit. Nawa Cita Jokowi-JK menjadi duka cita yang tak berkesudahan.

Sejak tahun 1970an kelapa sawit dipilih oleh pemerintah Indonesia sebagai model pembangunan ekonomi cepat yang dijadikan andalan untuk pendapatan nasional dan devisa negara. Seakan tak ada rem, luasan konsesi terus bertambah dengan kecepatan 200 hektar per tahun. Tercatat dari 133 ribu hektar yang memproduksi 216 ribu ton pada tahun 1970an, sekarang konsesi perkebunan kelapa sawit menguasai 12.3 juta dan angka produksinya mencapai 35.3 juta ton pertahun 2017 dalam.

Pertumbuhan pesat kelapa sawit itu diakui atau tidak diikuti dengan isu lingkungan. Merujuk data Global Forest Resources Assessment (FRA), Indonesia tercatat menempati peringkat kedua dunia tertinggi kehilangan hutan setelah Brasil yang berada di urutan pertama.

Beberapa kelompok Masyarakat Sipil, dalam keterangan resmi yang diterima InfoSAWIT, Sabtu, (30/12/2017), sebagai bentuk partisipasi aktif dan transparan dalam proses “penguatan” untuk pembenahan mendasar terhadap sistem sertifikasi industri kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang saat ini sedang diupayakan oleh Pemerintah.

Mendukung agenda Indonesia diantaranya pertama, menjawab tantangan mitigasi perubahan iklim dan perbaikan tata kelola sumber daya alam melalui kerangka, kedua, kebijakan dan implementasinyameningkatkan keberterimaan pasar dari kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis, serta ketiga, menjamin perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM.

Sebab itu transformasi kelapa sawit bekelanjutan Indonesia harus berlandaskan visi bersama guna menghentikan laju deforestasi pada tutupan hutan yang tersisa dan degradasi terhadap fungsi lingkungan serta keanekaragaman hayati di dalamnya. Lantas, menghentikan alih fungsi dan meningkatkan perlindungan hutan serta perlindungan total ekosistem lahan gambut. “Serta, memberikan jaminan hukum atas terjaganya hak masyarakat terdampak, termasuk namun tidak terbatas pada masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, pekebun rakyat dan pekerja, secara nyata dan konsisten,” catat pihak Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil.

Buruknya kredibilitas dan akuntabilitas dalam implementasi sertifikasi ISPO saat ini, ditambah dengan lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran telah merugikan lingkungan dan menimbulkan konflik antara masyarakat dan perkebunan kelapa sawit, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya keberterimaan pasar atas ISPO.

Sejatinya proses penguatan ISPOtelah  dilakukan sejak pertengahan 2016 lalu.  Pemerintah juga menyelenggarakan beberapa pertemuan di Jakarta dan Bogor serta Konsultasi Publik di wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, wilayah Sulawesi dan wilayah Papua. “Namun dalam perjalanannya, kami melihat bahwa proses penguatan ISPO tersebut menjadi lebih tertutup dan sulit diikuti oleh masyarakat luas,” tutur pihak Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil.

Kondisi ini sangat mengganggu semangat inklusifitas dan transparansi yang dibangun sejak awal upaya penguatan ISPO dimulai.  Dalam waktu yang bersamaan, dinamika industri kelapa sawit di lapangan terus bergerak.

Catat pihak Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil, sesungguhnya proses yang terbuka dan partisipatif dalam penguatan ISPO termasuk penyusunan rancangan peraturan pelaksana untuk mendukung penguatan ISPO menjadi sangat dibutuhkan. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit