infosawit

Publik Perlu Tahu Keterbaruan Draft Kebijakan ISPO Sawit



foto: Istimewa
Publik Perlu Tahu Keterbaruan Draft Kebijakan ISPO Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA – Sejatinya proses penguatan ISPO telah  dilakukan sejak pertengahan 2016 lalu.  Pemerintah juga telah menyelenggarakan beberapa pertemuan di Jakarta dan Bogor serta Konsultasi Publik di wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, wilayah Sulawesi dan wilayah Papua.

“Namun dalam perjalanannya, kami melihat bahwa proses penguatan ISPO tersebut menjadi lebih tertutup dan sulit diikuti oleh masyarakat luas,” tutur pihak Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Sabtu, (30/12/2017).

Lebih lanjut kata pihak Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil, apabila proses yang terjadi saat ini terus berlanjut hingga rancangan peraturan pelaksana penguatan ISPO disahkan menjadi kebijakan resmi, tanpa adanya keterbukaan kepada publik, dikhawatirkan tujuan utama dari proses penguatan untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat posisi tawar Indonesia sulit untuk dicapai. 

Terlebih, Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil  berdalih, berdasarkan amanat UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui oleh publik terkait perkembangan proses penguatan ISPO, di antaranya, pertama, perkembangan draft terakhir dari peraturan pelaksana (Peraturan Presiden) penguatan ISPO.

Kedua, perkembangan draft terakhir sistem sertifikasi, prinsip, kriteria, dan indikator dari lampiran Peraturan Presiden penguatan ISPO, ketiga, perkembangan masukan dari beberapa wilayah yang diperoleh dari proses konsultasi publik regional. “Lantas terakhir, pelaksanaan dan hasil dari konsultasi publik nasional yang telah direncanakan dan/atau dilakukan,” catat Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit