infosawit

Komitmen Seruyan Jadi Sentra Minyak Sawit Berkelanjutan (Bagian II)



Komitmen Seruyan Jadi Sentra Minyak Sawit Berkelanjutan (Bagian II)

InfoSAWIT, JAKARTA - Saat ini, Pemerintah kabupaten Seruyan mengadakan kerja sama dengan petani untuk menghadapi resiko-resiko seperti misalnya masalah legalitas dan praktek-praktek budidaya sawit yang tidak berkelanjutan, dimana kami mendapatkan dukungan dari mitra kami Yayasan Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) atau Earth Innovation Institute.

Agar tantangan-tantangan ini dapat dihadapi, pemerintah memprakarsai sebuah program untuk membantu petani dalam memproduksi kelapa sawit, secara berkelanjutan, khususnya petani Dayak.

Sebagai bagian dari program tersebut, pemerintah telah melakukan pemetaan lahan petani. Sejauh ini, sekitar 400 petani telah dipetakan yang meliputi lahan seluas lebih dari 800 hektar di 4 desa. Target kami adalah memetakan seluruh 5.000 petani di Seruya tahun depan.

Melalui pemetaan ini, informasi bakal didapat mengenai lokasi petani, keadaan sosial ekonomi mereka, status hukum lahan mereka dan tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam membudidayakan kelapa sawit secara berkelanjutan. Saat ini, pemerintah Seruyan sedang membantu petani untuk menanggulangi tantangantantangan tersebut. Dari segi legalitas, didorong untuk mendapatkan legalitas penuh atas lahan mereka dan memperoleh sertifikat tanah, Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan termasuk juga Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Termasuk membantu petani untuk menjadi lebih tertib dan melatih mereka dalam penerapan praktek-praktek yang baik di bidang pertanian dan sebagainya, serta mendorong mereka menuju sertifikasi keberlanjutan.

Harapannya upaya-upaya yang telah dilakukan bersama petani di Kabupaten Seruya ini juga mendapatkan dukungan dari para pelaku dalam rantai pasok minyak kelapa sawit, khususnya pabrik pengolahan dan para pembeli minyak kelapa sawit global, dan para pemangku kepentingan yang lain, sehingga pekerjaan yang telah kami lakukan sejauh ini dapat dipercepat dan diperluas.

Pekerjaan yang berkaitan dengan petani hanyalah sebagian dari pekerjaan untuk menerapkan sertifikasi yurisdiksi di Seruyan. Pencarian solusi dan penyelesaian masalah deforestasi dan konflik sosial tetap dilakukan.

Misalnya, untuk memastikan bahwa izin-izin yang akan dikeluarkan di masa mendatang hanya di tunjukkan untuk lahan yang tergradasi sehingga tidak terjadi deforestasi, maka dirancanglah sebuah peta dasar mengenai wilayah-wilayah yang dilarang dan diperbolehkan untuk perluasan perkebunan kelapa sawit dan komoditas lain. Untuk mengurangi risiko terjadinya konflik sosial, maka perlu juga mengintepretasikan pengertian prinsipprisip free, prior and informed consent (FPIC) dalam konteks lokal di Seruyan, dan juga dalam pemberian dukungan penyelesaian konflik.

Sejatinya tugas ini tidaklah mudah. Untuk membantu pelaksanaan tugas ini, perlu dibentuk dan memimpin sebuah kelompok kerja multi-stakeholder yang beranggotakan wakil-wakil dari pengusaha perkebunan kelapa sawit, pemerintah dan organisasi non pemerintah, petani kecil dan masyarakat adat guna mengidentifikasi dan melaksanakan strategi-strategi untuk mempercepat pelaksanaan komitmen dalam mengurangi resikoresiko keberlanjutan. Secara spesifik, kelompok kerja ini akan berfokus pada cara memitigasi resiko-resiko utama seperti deforestasi, konflik sosial dan emisi gas rumah kaca dalam produksi minyak kelapa sawit.

Kami menyambut baik inisiatif RSPO dalam mengakui yurisdiksi yang akan melaksanakan peralihan menuju produksi yang berlanjutan. Kami berharap RSPO dapat menjadi pelopor dalam mengembangkan sistem yang mengakui dan mensertifikasi yurisdiksi-yurisdiksi.

Penerapan inisiatif ini tentu saja tidak akan berhasil jika hanya dilakukan pemerintah saja sebab itu perlu didukung oleh seluruh pihak, misalkan dengan mengalihkan investasi ke Kabupaten Seruyan.

Demikian juga bagi pembeli produk kelapa sawit, mesti mengutamakan pembelian minyak sawit di daerahdaerah yang telah menerapkan praktek berkelanjutan dibandingkan daerah yang belum menerapkan inisiatif tersebut.

Dalam upaya mewujudkan impian yurisdiksi yang disertifikasi dan berkelanjutan sejatinya impian itu mudah untuk dapat dicapai. Akan tetapi, perlu ada kerja sama yang kuat untuk memastikan agar konsep yurisdiksi yang berkelanjutan dipahami dan dihargai oleh pembeli dan konsumen. (Penulis: Bupati Seruyan, Sudarsono, Terbit di Majalah InfoSAWIT Edisi November 2015)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit