infosawit

Borjuasi Dagang Pertanian



Borjuasi Dagang Pertanian

InfoSAWIT, JAKARTA - Selama abad ke-19 kelas pedagang pengumpul produksi daerah pedalaman, pendistribusian komoditi, serta pemasok kredit berkembang sangat pesat. Hal ini dipicu oleh perkembangan perekonomian - uang, buruh upahan, dan produksi komoditi pertanian.

Sebagian besar pedagang, terutama di Jawa, terdiri atas orang China. Sebelum VOC menancapkan hegemoni politik dagangnya di Jawa, orang-orang China dan pribumi aktif dalam perdagangan. Kontrol orang Belanda dalam perdagangan internasional membuat kalangan orang Jawa merosot jauh lebih besar daripada orang China. Hal ini disebabkan para saudagar Jawa pada umumnya berasal dari kalangan bangsawan. Sebagian besar kegiatan mereka mengandalkan kekuasaan politik dengan memaksakan penarikan cukai dan pajak perdagangan, serta mengontrol sumber pasokan bahan dan jalur perdagangan.

Merosotnya para saudagar bangsawan ini pada abad ke-17 hanya meninggalkan sisa-sisa pedagang kecil pribumi yang tersebar di daerah pedalaman pertanian di pulau jawa.

Para pedagang China maju lebih baik selama kekuasaan VOC dengan memanfaatkan mereka sebagai kekuatan ekonomi perantara dalam proses ekstraksi perdagangan. VOC tidak hanya menyerahkan bagian besar perdagangan di pedalaman kepada golongan orang China, tetapi juga menyewakan beragam hak monopoli termasuk pungutan jalan, pasar, pengumpulan dan penjualan garam, pemotongan hewan dan bea masukkepada mereka. Yang sangat penting di antaranya adalah pajak pertanian, suatu institusi rumit yang bersifat perdagangan dan feodal.

Orang-orang China juga menyewa hak apanase dari VOC dan bahkan juga dari kaum pribumi, Mereka juga menggunakan kekuatan sistem feodal yang melekat terhadap tenaga kerja paksa, serta hasil kaum tani untuk dijual ke pasar.

Pajak pertanian diterapkan secara masif. Merujuk catatan Furnivall—J Furnivall, Netherlands India: A Study of Plural Economy. Cambridge University Press, 1944—pada 1796, dari 8.535 desa, sebanyak 1.143 kekuasaan VOC disewakan kepada orang China. Bahkan pada akhir abad ke-18, ada tiga kabupaten disewakan kepada orang China. Si penyewa bertindak seperti penguasabupati.

Seiring runtuhnya VOC, hak orang China dalam penarikan pajak pertanian dan pemberlakuan monopoli pajak lainnya pun dibatalkan. Selama abad ke-19, pegadaian, tempat-tempat judi legal, dan monopoli pun terjadi. Merosotnya kontrol negara atas produksi dan ekspor produk perkebunan, munculnya produksi swasta kapitalis pada bagian kedua abad ke-19 bisa diartikan bahwa kegiatan ekonomi golongan China menjadi sangat berpusat pada perdagangan grosir dan impor barang sehari-hari, pengumpulan hasil produksi, dan peminjaman uang. Perdagangan dan tukang rente selalu menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi orang China.

Kendati kaum China pada akhir masa kolonial kokoh mendominasi perdagangan dan jaringan distribusi domestik, posisi mereka lebih rentan. Perusahaan-perusahaan milik orang China tidak punya struktur permodalan, teknologi, atau korporasi besar seperti milik Belanda. Usaha dagang mereka berbasis kapitalis keluarga yang cenderung merosot sepeninggal sang pendiri. (T1)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit