infosawit

Greenpeace: Dana Sawit Untuk Subsidi Biodiesel Tidak Tepat



Greenpeace: Dana Sawit Untuk Subsidi Biodiesel Tidak Tepat

InfoSAWIT, JAKARTA – Dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Selasa (23/1/2018), Greenpeace Indonesia menyayangkan kebijakan pemerintah yang memberikan insentif kepada sejumlah perusahaan di industri bahan bakar nabati (Biodiesel) berbasis sawit.

Tercatat Sepanjang Januari-September 2017, ada lima perusahaan sawit besar yang mendapatkan kucuran dana sekitar Rp 7,5 triliun melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga pernah mencermati hal ini dan mendapatkan empat perusahaan menyerap 81,8% dana subsidi mandatori biodiesel.

Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta dua peraturan turunannya, dana yang dihimpun dari pelaku usaha perkebunan bukanlah semata untuk pengembangan biodiesel. Dana tersebut seharusnya juga disalurkan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, dan peremajaan. Akan tetapi, penggunaan dana BPDPKS justru sangat besar untuk biodiesel, di mana berdasarkan kajian KPK, alokasi dana untuk biodiesel mencapai 89%. Sementara porsi untuk penelitian dan pengembangan, juga peremajaan sangat kecil.

Selain itu, KPK juga menyoroti soal verifikasi hasil ekspor CPO dan produk turunannya yang menjadi dasar perhitungan dana pungutan, yang belum berjalan dengan baik. “Dana tersebut seharusnya fokus digunakan untuk penelitian, pengembangan dan peremajaan supaya bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas perkebunan sawit yang sudah ada, sehingga tidak perlu ada lagi pembukaan lahan sawit di lahan gambut atau di kawasan hutan,” kata Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Asep Komarudin.

Kebijakan pemerintah ini terlihat semakin buruk bila melihat kondisi ketahanan pangan di banyak masyarakat miskin yang hidup di sekitar hutan masih sangat memprihatinkan. Salah satu contoh nyata, kejadian luar biasa gizi buruk yang sekarang terjadi di Asmat, Papua. Salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya ketahanan pangan masyarakat.

“Kami berpandangan konversi lahan dan sistem subsidinya untuk penyediaan biodiesel tidaklah tepat. Seharusnya subsidi sebesar itu bisa digunakan untuk ketahanan pangan atau bahkan menjawab kebutuhan petani sawit mandiri,” tandas Asep.

Sebelumnnya dalam keterangan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditemukan belum ada desain tata kelola usaha perkebunan dan industri kelapa sawit yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kondisi ini tak memenuhi prinsip keberlanjutan pembangunan. Sehingga, rawan terhadap persoalan tata kelola yang berpotensi adanya praktek tindak pidana korupsi.

Dari sisi hulu, sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit belum akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha.  Hal ini ditandai dengan tidak adanya mekanisme perencanaan perizinan berbasis tata ruang. Integrasi perizinan dalam skema satu peta juga belum tersedia. Selain itu, kementerian dan lembaga terkait belum berkoordinasi dalam penerbitan perizinan. Akibatnya, masih terjadi tumpang tindih izin seluas 4,69 juta hektare.

Di hilir, pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit belum efektif karena sistem verifikasi belum berjalan baik. Penggunaan dana kelapa sawit, habis untuk subsidi biodiesel. Parahnya, subsidi ini salah sasaran dengan tiga grup usaha perkembunan mendapatkan 81,7 persen dari Rp 3,25 triliun alokasi dananya.

Padahal seharusnya penggunaan dana terbagi untuk penanaman kembali, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, promosi dan advokasi, dan riset. Tak hanya itu, pungutan pajak sektor kelapa sawit tak optimal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Tak efektifnya pengendalian pungutan ekspor ini mengakibatkan ada kurang bayar pungutan sebesar Rp 2,1 miliar dan lebih bayar Rp 10,5 miliar. Tingkat kepatuhan pajak baik perorangan maupun badan juga mengalami penurunan. Sejak tahun 2011-2015, wajib pajak badan dan perorangan kepatuhannya menurun masing-masing sebanyak 24,3 persen dan 36 persen. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit