infosawit

Abaikan Masukan, Komitmen Penguatan Perpres ISPO Sawit Diragukan



Abaikan Masukan, Komitmen Penguatan Perpres ISPO Sawit Diragukan

InfoSAWT, JAKARTA - Sepanjang petengahan tahun 2016 hingga akhir tahun 2017 masyarakat digantung oleh isi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), yang diharapkan mampu merubah tata kelola kelapa sawit berkelanjutan.

Sejumlah perwakilan masyarakat sipil pun menduga, isi rancangan Perpres yang disusun hingga awal bulan Januari 2018 akan membuat Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) akan kembali ke sistem yang lama tanpa perubahan. 

Terlebih sejak tahun 1970-an kelapa sawit dipilih oleh pemerintah Indonesia sebagai model pembangunan ekonomi cepat yang dijadikan andalan untuk pendapatan nasional dan devisa negara. Seakan tidak ada pembatasan, luasan konsesi terus bertambah mencapai 200 hektar pertahun. Tercatat dari 133 ribu hektar yang memproduksi 216 ribu ton pada tahun 1970-an, saat ini konsesi perkebunan kelapa sawit menguasai 12.3 juta hektar dan angka produksinya mencapai 35.3 juta ton pada tahun 2017.

Indonesia kehilangan hutan seluas 684.000 hektar setiap tahunnya akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, perambahan hutan, dan alih fungsi hutan yang salah satunya untuk perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data Global Forest Resources Assessment (FRA), Indonesia menempati peringkat kedua dunia tertinggi kehilangan hutan setelah Brasil yang berada di urutan pertama. Padahal, Indonesia disebut sebagai megadiverse country karena memiliki hutan terluas dengan keanekaragaman hayatinya terkaya di dunia.

Sementara itu merujuk rilis dari perwakilan Masyarakat Sipil yang diterima InfoSAWIT, Minggu (28/1/2018), proses penguatan ISPO dilakukan sejak Juni 2016 hingga September  2017, yang mana prosesnya sangat terbuka antara pemerintah dan publik. Beberapa pertemuan dilakukan di Jakarta dan Bogor serta Konsultasi Publik di Region Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. “Namun, hingga draft terakhir keluar pada awal Januari 2018 proses yang ada saat ini justru lebih tertutup dan sulit bagi publik untuk mendapatkan akses,” tutur pihak Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil untuk Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Beberapa poin masukan masyarakat dari hasil konsultasi publik terhadap rancangan  Perpres ISPO tidak diakomodir, terlebih pada aspek ketelusuran/tranparansi, dan pengedepanan aspek Hak Asasi Manusia (HAM).

Isi rancangan Perpres terakhir juga menghilangkan definisi penting seperti masyarakat adat, lembaga sertifikasi, dan pemantau independen. Tidak dicantumkannya penghormatan terhadap prinsip HAM sebagai prinsip yang fundamental menjadi langkah mundur dalam rancangan Perpres ini. Selain itu tidak adanya penjelasan atas kewajiban sertifikasi bagi plasma dan pekebun swadaya akan berimplikasi pada lepasnya tanggung jawab pemerintah untuk mendorong sertifikasi petani swadaya. “Posisi dan peran pemantau independen yang diharapkan mampu menjaga krdibilitas sistem justru direduksi menjadi bagian dari komisi sertifikasi yang mengurangi esensi pemantauan,” catat pihak Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil untuk Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Sejumlah kelompok masyarakat sipil tersebut akhirnya menyatakan sikap, bahwa pemerintah harus terbuka dalam proses pembahasan rancangan Perpres ISPO, terlebih setelah banyak perubahan pada batang tubuh Perpres ISPO. Apabila proses yang terjadi saat ini terus berlanjut hingga rancangan peraturan pelaksana penguatan ISPO disahkan menjadi kebijakan resmi, dikhawatirkan tujuan utama dari proses penguatan untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat posisi tawar Indonesia sulit untuk dicapai. “Untuk itu kami menyatakan sikap sebagai masukan secara terbuka kepada Pemerintah, dan publik untuk aktif melakukan pemantauan,” tandas pihak Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil untuk Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit