infosawit

Hindari Konflik, Eksekusi Kebun Sawit Seluas 2.823,52 Ha Ditunda



Hindari Konflik, Eksekusi Kebun Sawit Seluas 2.823,52 Ha Ditunda

InfoSAWIT, PEKANBARU - Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang akhirnya menunda rencana eksekusi kebun kelapa sawit PTPN V seluas 2.823,52 hektare di Sei Batu Langkah Desa Sei Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau.

Dalam keterangan resmi dari Pengadilan Negeri Kelas I B Bangkinang yang didapat InfoSAWIT, Ahad (28/1/2018). Bersumber dari beberapa aktivis lingkungan, penundaan ini dimungkinkan lantaran pihak aparat berwenang khawatir bakal muncul koflik dengan warga yang akan mempertahankan kebun sawitnya secara fisik di lapangan. "Jangan sampai terjadi peristiwa "Mesuji" kedua pula di Riau ini," kata sumber aktivis.

Sebelumnya kebun sawit PTPN V itu akan dieksekusi Senin 29 Januari 2018 pukul 09.00 WIB. Namun eksekusi ini ditunda dan tetap akan dilaksanakan eksekusi pada 31 Januari 2018 pukul 09.00 WIB berdasarkan surat Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang diwakili Panitera Muda Perdata Mansyur SH Nomor W4.U7/278/HK.02/I/2018 tanggal 26 Januari 2018.

Sementara Humas PTPN V, Risky dalam keterangan resmi menyebut, warga kecewa dan siap turun ke lapangan, Warga menolak eksekusi Pengadilan Negeri Bangkinang.

Lebih lanjut kata Risky, rencana eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap lahan PTPN V di Sei Agung, Kampar pada pada Senin, 29 Januari 2018, mendapat kecaman keras dari masyarakat Desa Kabun, Kabupaten Rokan Hulu. Pasalnya, eksekusi tersebut telah salah alamat dan menyasar pada lahan warga di Desa Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.

“Kami menentang eksekusi yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Bangkiang Senin, soalnya eksekusi ternyata akan dilakukan terhadap lahan-lahan milik masyarakat Desa Kabun, Kabupaten Rokanhulu,” kata kuasa hukum masyarakat Desa Kabun, Wahyu Awaludin, dikutip Riaueditor, Minggu (28/1/2018).

Dijelaskannya, masyarakat tidak dapat menerima eksekusi tersebut, sebab tidak pernah dilibatkan dalam gugatan awal, lagi pula keberadaan masyarakat Desa Kabun adalah lebih dahulu ada dari pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang baru datang sebagai pihak yang diuntungkan dalam perkara eksekusi ini.

“Masyarakt Desa Kabun tidak mau terusir oleh kepentingan perusahaan yang baru datang, klien kami sudah lama mendiami wilayah itu. Dulu-dulu ketika warga sana membangun kebun sawit, kenapa tidak dipermasalahkan, tapi kenapa baru sekarang,” kata dia.

Tidak hanya itu, dikatakan Wahyu Awaludin, saat ini gugatan perlawanan masih berjalan di Mahkamah Agung RI, oleh karena itu baiknya tunggu putusan gugatan perlawanan ini selesai dan inkrah. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit