infosawit

Kurangi Konflik, Masyarakat Dilatih Jadi Praktisi Mediasi dan Paralegal



Kurangi Konflik, Masyarakat Dilatih Jadi Praktisi Mediasi dan Paralegal

InfoSAWIT, BOGOR – Pelaksanaan restorasi gambut dapat terhambat jika konflik tidak dapat diselesaikan dan dicegah dengan baik. Sejauh ini, konflik di lahan gambut muncul dalam berbagai bentuk, dimulai dari konflik internal warga, konflik antardesa, hingga konflik antara warga dengan pemegang izin/konsesi dan instansi pemerintah.

Badan Restorasi Gambut (BRG) telah menjalankan fasilitasi resolusi konflik. Namun hal ini perlu didukung oleh masyarakat. Untuk itu, sejak Oktober 2017, BRG bekerja sama dengan Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Epistema Institute dan International Development Law Organization (IDLO) untuk menyelenggarakan rangkaian Pendidikan Kilat (Diklat) Dasar dan Lanjutan untuk memediasi konflik dan paralegal. Diklat ini bertujuan mencetak praktisi mediasi dan paralegal di desa/kelurahan yang ada di bawah payung program Desa Peduli Gambut. Sebanyak 150 warga telah mengikuti pelatihan ini di Pekanbaru untuk wilayah Sumatra dan Samarinda untuk wilayah Kalimantan.

Sejak tanggal 22 Januari hingga hari ini (26/1) bertempat di Pusdiklat SDM LHK di Bogor, diselenggarakan Diklat Lanjutan untuk wilayah Sumatera. Dengan mengikuti kedua pelatihan ini, para peserta sudah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan mediasi bagi konflik antarwarga dan menjalankan pemberdayaan hukum sebagai paralegal masyarakat.

Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan, BRG, Myrna Safitri, mengatakan, pemberdayaan masyarakat di desa-desa gambut meliputi banyak aspek. Salah satunya adalah pemberdayaan hukum. “Dengan kegiatan ini kami berharap masyarakat dapat mengelola dan mencegah konflik dengan baik. Paling tidak, pada lingkup kehidupan mereka dan antar desa,” katanya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Jumat, belum lama ini.

Myrna juga mengatakan, kerja sama dengan Pusdiklat SDM KLHK dilakukan mengingat pengalaman Pusdiklat menyelenggarakan berbagai pelatihan resolusi konflik.

Kepala Pusdiklat, Tri Joko Mulyono, mengatakan, pihaknya telah membangun sistem pelatihan resolusi konflik secara professional. “Kurikulum dengan standar kompetensi yang jelas dan ketersediaan pengajar yang kompeten menjadi kekuatan pelatihan ini,” katanya.

Pelatihan ini juga menjadi bagian dari Proyek Indonesia-Belanda untuk Negara Hukum (Indonesia-Netherlands Rule of Law Fund) yang dikelola Epistema Institute dengan dukungan IDLO dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia. Sebagai hasil dari kolaborasi ini, warga yang mengikuti pelatihan lanjutan membentuk Asosiasi Praktisi Mediasi Konflik dan Asosiasi Paralegal Gambut.

Keberadaan paralegal di desa-desa gambut ini sinergis dengan program pemerintah lainnya, yakni, Desa Sadar Hukum yang dibina oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk mewujudkan hal ini, BRG membangun koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Diharapkan, desa-desa gambut yang dibina BRG juga dapat menjadi Desa Sadar Hukum. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit