infosawit

PEREMAJAAN KELAPA SAWIT RAKYAT MENYASAR SIAPA?



PEREMAJAAN KELAPA SAWIT RAKYAT MENYASAR SIAPA?

Penerapan prasyarat aspek regulasi sebagai garansi kepada petani pekebun menjadi musabab sulitnya petani pekebun mengakses dana peremajaan perkebunan kelapa sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Sebab itu dibutuhkan transparansi satuan pembangunan kebun dan membuat skim kemitraan yang setara. 

Disaat sebagian petani sedang berlomba untuk memperoleh pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), justru sebagian lagi menganggap kebijakan BPDP-KS yang banyak memberikan prasyarat yang sulit seperti mengharuskan memenuhi aspek legalitas sebagai garansi serta pola “Bapak Angkat” adalah dua hambatan terbesar  untuk memajukan petani pekebun menjadi mandiri dan tanpa konflik.

Hambatan ini berpotensi menjadi penghadang untuk suksesnya program peremajaan kelapa sawit dari BPDP-KS di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan secara khusus dan petani sawit Indonesia secara umum.

Dalam media Briefing Tim Advokasi Keadilan Perkebunan bertema “Keadilan Kelapa Sawit Bagi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Dan Petani Pekebun Mandiri Demi Mewujudkan Sawit Berkelanjutan” di Jakarta, Tim Advokasi Keadilan Perkebunan sangat menghargai program peremajaan kelapa sawit oleh BPDP Kelapa Sawit setelah sejak berdiri tahun 2015, untuk pertama kalinya menjalankan fungsi utama badan tersebut agar dapat mendorong petani kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitasnya dimana perkebunan rakyat dinilai masih belum optimal dalam menghasilkan kelapa sawit dan harapannya BPDP-KS dapat memberikan nilai tambah bagi industri sawit.

Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto mengatakan, Petani pekebun kelapa sawit menganggap program ini sangat berpotensi mengurangi jumlah petani swadaya, lantaran dikhawatirkan dengan skema Bapak Angkat memiliki potensi membuat seluruh kebun-kebun petani swadaya nantinya akan di kelola oleh perusahaan sawit dan pada akhirnya petani hanya akan menjadi buruh.

Sementara Penasihat Ahli IHCS-Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, Gunawan mengatakan, sebab itu perlu ada perlindungan Hak Asasi petani dalam membuat kemitraan yang setara, adil, tanpa korupsi dalam kemitraan usaha  perkebunan.

Tanpa itu petani akan susah untuk sejahtera dan kemitraan sulit berkelanjutan. Kalau presiden Jokowi ingin perkebunan lebih lestari dan berkeadilan sosial, maka Perlu merujuk konstitusionalisme  perkebunan yang berisikan reforma agraria, kemitraan usaha perkebunan yang merupakan perwujudan usaha Bersama, sehingga harus ada pola kemitraan alternatif di luar inti-plasma, dan ditujukan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.

Lain halnya dikatakan praktisi perkebunan, Imam Syafi’i, yang menganggap bahwa petani mandiri bukanlah petani swadaya, namun diposisikan sebagai petani swad . . .


. . . untuk selengkapnya dapat di baca di majalah infosawit di infosawit store atau berlangganan.

infosawit