infosawit

AWAL MENDONGKRAK PRODUKTIVITAS SAWIT RAKYAT



AWAL MENDONGKRAK PRODUKTIVITAS SAWIT RAKYAT

Peremajaan sawit seluas 4.446 ha di Sumatera Selatan, menjadi awal dilakukannya kegiatan peremajaan sawit rakyat yang didukung pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Kegiatan ini bakal dilanjutkan ke wilayah lainnya di sentra kelapa sawit, seperti Sumatera Utara, Jambi hingga Riau. Produktivitas kebun sawit petani pun diharap terdongkrak naik. 

Malam Jumat itu bintang di langit seolah sulit terlihat, lantaran terhalang tebalnya awan gelap penanda mendung, tatkala menjelang pagi hujan pun turun. Kendati diiringi hujan rupanya tidak pula mengendurkan niat para undangan yang ingin menghadiri kegiatan peremajaan kelapa sawit rakyat kala itu.

Padahal butuh sekitar 3 jam perjalanan dari dari Palembang untuk menuju lokasi acara, di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Sunga Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Dalam kondisi rintikan hujan, tidak sedikit para undangan mesti melakoni perjalanan malam, maklum sebab acara digelar pagi, tentu saja ini dilakukan mengikuti jadwal Presiden RI, Joko Widodo yang super padat.

Akibat hujan yang masih terus mengguyur sampai pagi, membuat sebagian kondisi di lokasi acara sedikit berlumpur, terlebih lokasi acara tersebut berada di lapangan ditengah perkebunan kelapa sawit milik pekebun. Walau kondisi masih gerimis tidak pula menyurutkan masyarakat sekitar yang ingin sekadar melihat Presiden RI masuk ke kebun sawit mereka, sekaligus  untuk melihat rupa asli yang biasanya hanya nampak di tonton lewat televisi.

Tepat pukul 10 pagi, Presiden Joko Widodo pun hadir di tengah lokasi, dalam sambutannya Joko widodo mengungkapkan, program peremajaan ini dilakukan mengingat produktivitas kelapa sawit di Indonesia masih tergolong rendah. Padahal berdasarkan potensi yang dimiliki, Indonesia seharusnya dapat memproduksi sawit hingga delapan ton per hektare dalam satu tahun.

“Di Musi Banyuasin akan diremajakan 4.446 hektare kebun sawit yang sudah tua. Biayanya ditanggung oleh pemerintah. Bibitnya diberi, bibit untuk benih jagung, palawija juga diberi,” kata Joko Widodo dalam sambutannya.

Tidak itu saja, Joko Widodo juga menyinggung kerap munculnya konflik di lapangan lebih banyak diakibatkan adanya sengketa tanah dan lahan, sebab itu pihaknya mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera menyelesaikan permasalah tersebut.

Sebelumnya target BPN untuk bisa menerbitkan sertifikat lahan rakyat sejumlah 1,26 juta bidang, sayangnya tahun lalu hanya mencapai 400 ribu bidang saja yang baru selesai, sebab itu untuk menggenjot kinerja BPN, Joko Widodo pun memberikan target, misalnya untuk tahun 2017 harus bisa diselesaikan sertifikat untuk sebanyak 5 juta bidang tanah, tahun berikutnya 7 juta bidang dan lanjut sampai 9 juta bidang tanah.  “Setifikat itu adalah batas tanah yang harus dipegang, lantaran tidak ada sertifikat maka muncul keributan hingga konflik, saya harapkan yang belum memiliki sertifkat untuk segera men . . .


. . . untuk selengkapnya dapat di baca di majalah infosawit di infosawit store atau berlangganan.

infosawit