infosawit

7 DISBUN MENCARI SOLUSI UNTUK SAWIT RAKYAT



7 DISBUN MENCARI SOLUSI UNTUK SAWIT RAKYAT

SEBANYAK 7 DINAS PERKEBUNAN SECARA SERENTAK BERTEMU DENGAN PIHAK DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN, GUNA MEMPEROLEH SOLUSI DALAM MENGATASI BERAGAM PENGEMBANGAN KELAPA SAWIT RAKYAT DI MASING-MASING WILAYAH. UTAMANYA MENGENAI AKSES PEMBIAYAAN, DAN BANTUAN PEMETAAN KEBUN SAWIT RAKYAT.

Akhir Otober 2017 lalu sebanyak 7 Dinas Perkebunan secara bersama-sama bertandang ke Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Langkah ini guna mencari solusi bagi sejumlah permasalahan dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang di kelola pekebun kecil.

Ketujuh Dinas Perkebunan itu antara lain dari Dinas Perkebunan Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Kabupaten Sintang Kalimantan barat, Kabupaten Sanggau Kalimantan barat, Kabupaten Rokan Hulu Riau, Kabupaten Siak Riau, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Labuan Batu Utara. Pertemuan ini di inisiasi oleh Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Irmijati Rachmi Nurbahar, dan didampingi oleh Ketua SPKS, Mansuetus Darto. Merujuk informasi dari SPKS, pertemuan ini membahas terkait dengan masalah-masalah perkebunan daerah dan membangun solusi bersama.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua SPKS, Mansuetus Darto mengungkapkan, sampai saat ini dirasa bahwa belum ada sinergisitas antara pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. “Informasi dan solusi acap terputus ditengah jalan,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima InfoSAWIT.

Dalam pertemuan tersebut tercatat setiap Dinas Perkebunan memiliki masalah yang berbeda dan butuh solusi dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit rakyat, misalnya saja untuk Dinas Perkebunan  Kabupaten Sintang, memfokuskan dalam upaya pemberian legalitas lahan sawit rakyat  seluas 4000 ha, dan petani tidak bisa menjual hasil kebun sawitnya akibat akses yang sulit ke pabrik kelapa sawit.

Termasuk upaya untuk memperkuat kelembagaan petani, lantaran di Sintang kelembagaan petani masih belum begitu terpola. Saat ini di Kabupaten Sintang telah memiliki program untuk pemetaan seluruh komoditas, dimana dananya berasal dari ADD dan sudah masuk sosialisasi pelatihan dan hingga pengadaan GPS. “Harapannya Pada tahun 2019 seluruh data telah tersedia,” tutur Kepala Dinas Perkebunan Sintang.

Lain halnya dengan masalah di Kabupaten Rokan Hulu, menurut catatan Dinas  Perkebunan Rokan Hulu, masalah di wilayahnya masih terkai . . . 


. . . untuk selengkapnya dapat di baca di majalah infosawit di infosawit store atau berlangganan.

infosawit