infosawit

MELEPAS SIMPUL KONFLIK KEPEMILIKAN LAHAN DI KAWASAN HUTAN



MELEPAS SIMPUL KONFLIK KEPEMILIKAN LAHAN DI KAWASAN HUTAN

Guna penyelesaian dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan yang menguasai tanah di kawasan hutan, telah mendorong pemerintah untuk menerbitkan kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mencatat dari total lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani mencapai 4,5  juta ha, diduga sekitar 1,7 juta ha berada di dalam kawasan. Tentu saja ini bakal berdampak pada kelancaran upaya penerapan kebijakan praktik budidaya kelapa sawit ala Indonesia atau tren dikenal Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Sebab itu, guna melepas simpul konflik penguasaan lahan di dalam kawasan hutan, maka pemerintah pun menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, pada awal September 2016. Kendati beleid ini tidak hanya melulu untuk menyelesaikan masalah kepemilikan lahan sawit yang dibudidayakan di dalam kawasan hutan, sebab berlaku pula untuk komoditas lainnya.

Merujuk Perpres tersebut, yang dimaksud kawasan hutan adalah kawasan hutan pada tahap penunjukan kawasan hutan, yang meliputi kawasan hutan dengan fungsi pokok hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan, menurut Perpres ini, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.

Sementara untuk pola penyelesaian bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan, sesuai dengan Pasal 8 ayat 1, tercatat bisa dilakukan dengan empat cara yang pertama, mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan, kedua, melakukan tukar menukar kawasan hutan, lantas ketiga, memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial, dan keempat melakukan resettlement.

Dalam pola penyelesaian tersebut, sesuai ayat 2 nya, bakal memperhitungkan luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi; dan  fungsi pokok kawasan hutan.

Adapun pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi konservasi, s


. . . untuk selengkapnya dapat di baca di majalah infosawit di infosawit store atau berlangganan.

infosawit