infosawit

Kepastian Hukum Melalui Kebijakan Satu Peta



ilustrasi
Kepastian Hukum Melalui Kebijakan Satu Peta

InfoSAWIT, JAKARTA - Tahun lalu Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Kebijakan ini berguna mendukung program pemerintah melalui paket ekonomi, khususnya, pada bagian penyederhanaan perizinan, serta mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang tepat guna. Dapat dipahami, Perpres perihal One Map Policy (Kebijakan Satu Peta) diterbitkan guna membereskan masalah informasi geospasial yang tidak sinkron diantara berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui One Map Policy,  diharapkan adapedoman bagi tata kelola sumber daya alam, termasuk penegakan hukum. Fakta hingga saat ini menunjukkan, untuk mengurus perizinan khususnya usaha di bidang sumber daya alam, harus melalui beraneka ragam izin yang hampir semuanya memiliki lampiran peta pada perizinan tersebut (mulai dari Peta tata ruang Propinsi/Kabupaten, izin lokasi, Izin Usaha Perkebunan, Ijin Lingkungan, Ijin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi, Ijin Pembukaan Lahan. Singkatnya, setiap sertifikat memiliki peta masing masing). Sering berbagai ijin itu tidak sinkron dan penegakan hukum pun sulit dilakukan karena masing-masing peta sebagai acuan berbeda dan peta tersebut diterbitkan instansi yang berbeda pula.

Dalam perspektif  peningkatan investasi sebagai tujuan dari paket ekonomi yang diluncurkan Presiden Joko Widodo, pemerintah harus dan sedang melakukan penyederhanaan proses perizinan. Sumber permasalahan perizinan usaha, khususnya di bidang sumber daya alam adalah terkait peta yang selalu menjadi satu kesatuan dengan ijin. Belum sinkronnya masing-masing peta yang dimiliki oleh setiap instansi dan pemangku kepentingan membuat jaminan akan kepastian investasi juga tidak kuat. Di lainsisi, ego sektoral masing-masing pemangku kepentingan kerap berupaya mempertahankan peta pedomannya sehingga disaat terjadi persoalan diatas area izin usaha tersebut, perdebatan dan penafsiran sangat berpotensi terjadi dan justru tidak memberi kepastian dalam berinvestasi.

Kepastian hukum terkait dengan peta saat ini masih kurang kurang karena banyak instansi hanya menerbitkan peta secara indikatif. Artinya, peta tersebut untuk sementara ini masih dianggap benar sampai adanya pembuktian. Peta indikatif yang dimiliki oleh masing-masing instansi rata-rata hanya memiliki skala sekitar 1:250.000 sehingga Presiden Joko Widodo melalui Perpres Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 membuat ketelitian peta skala 1:50.000 yang lebih detil. Peta indikatif ini secara ekonomis justru akan menurunkan tingkat investasi karena masih bersifat indikatif dan masih dapat berubah. Namun peta indikatif tersebut dijadikan dasar untuk pemberian atau penolakan sebuah izin. (Penulis Dr. Rio Christiawan,S.H.,M.Hum.,M.Kn/Pengamat Hukum Lingkungan)

 

(Lebih lengkap baca  InfoSAWIT edisi November 2017)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit