infosawit

Menyelesaikan Konflik Lahan Dengan Mengedepankan Solusi



Menyelesaikan Konflik Lahan Dengan Mengedepankan Solusi

InfoSAWIT, JAKARTA – Lebaga nirlaba Roundtable on Sustainable Pakm Oil (RSPO) belum lama ini diadukan ke mekanisme pengaduan perkara khusus OECD di Swiss, oleh  Masyarakat Adat Dayak Hibun dari Dusun Kerunang dan Dusun Entapang, Desa Kampuh, Kecamatan Bonti,  Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Ini dilaukan dengan alasan RSPO terdaftar secara hukum di negara tersebut.

Sekadar informasi, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) adalah badan kerjasama dan pembangunan ekonomi antar pemerintah negara-negara maju yang bertujuan untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan. Untuk mencapai tujuan kerjasama tersebut, OECD merumuskan dan memberlakukan Panduan OECD tentang Perusahaan-Perusahaan Multinasional dengan tujuan termasuk melindungi dan memajukan pernghormatan hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat terkena dampak perusahaan-perusahaan dari negara-negara anggota OECD.

Pengaduan perkara khusus disebabkan oleh kasus PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS), dimana induk perusahaan ini merupakan anggota dan pendiri RSPO. Dari laporan Tranparansi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia yang didapat InfoSAWIT Minggu (29/1/2018), menduga bahwa PT MAS telah melanggar hukum dengan menyingkirkan masyarakat dan mengancam untuk terus secara tidak sah menyingkirkan mereka dari lahan tradisional mereka, sehingga tanah seluas 1.462 hektar dapat terus digunakan untuk perkebunan kelapa sawit perusahaan.

Sementara itu RSPO adalah forum multipihak untuk produksi minyak sawit berkelanjutan, terdaftar dan badan hukum Swiss, wajib dan secara hukum terikat Panduan OECD tentang Perusahaan-Perusahaan Multinasional. Menurut standar RSPO, produksi minyak sawit berkelanjutan tidak menghilangkan hak hukum, hak adat dan hak lainnya; mematuhi FPIC dan menghormati hak asasi manusia. Standar RSPO khususnya Kriteria 6.13 penghormatan hak asasi manusia mengadopsi Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Akhirnya pada Oktober 2012 lalu, masyarakat menyampaikan pengaduan kepada RSPO perkara kasus konflik tanah PT Mitra Austral Sejahtera. Pengaduan berisi 14 tuntutan terkait dengan hak tanah, masalah kemitraan dan janji-janji perusahaan. Dalam pengaduan tersebut, masyarakat mengajukan pilihan solusi penyelesaian tuntutan masyarakat. Pertama, Complaints Panel RSPO memutuskan agar Sime Darby Plantation mengembalikan tanah masyarakat. Kedua, Dispute Settlement Facility (DSF) memfasilitasi dialog penyelesaian masalah kemitraan, janji-janji perusahaan dan penataan ulang kebun plasma.

Namun demiian hingga tahun 2017 Complaints Panel RSPO tidak memberikan tanggapan dan belum berhasil mengambil keputusan tertulis mengenai tuntutan masyarakat. Dispute Settlement Facility tidak berhasil mewujudkan penyelesaian masalah masyarakat. “Masyarakat kecewa dan frustasi kegagalan proses penanganan pengaduan RSPO menyelesaikan konflik tanah PT MAS, anak perusahaan Sime Darby Plantation, anggota RSPO,” tutur pihak TUK Indonesia.

RSPO Country Director, Indonesia Operations Tiur Rumondang, menyadari kekhawatiran dari masyarakat adat Dayak di desa Kerunang dan Entapang, terkait kasus pengaduan yang sedang berlangsung antara masyarakat tersebut dan anggota RSPO, yaitu PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS) selaku anak perusahaan dari Sime Darby Plantation Bhd.

Diakui Tiur, kasus antara masyarakat dan PT MAS bersifat kompleks dan sudah berlangsung lama, sebelumnya kasus diajukan ke RSPO oleh Masyarakat Kerunang dan Entapang, Sanggau, Kalimantan Barat pada tahun 2012 lalu, dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT MAS terhadap beberapa Prinsip RSPO, yakni Prinsip 1 tentang komitmen terhadap transparansi, Prinsip 2 tentang kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan, dan Prinsip 6 tentang tanggung jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas yang terkena dampak oleh kebun dan pabrik kelapa sawit.

Lantas, kedua belah pihak pada awalnya melakukan negosiasi bilateral untuk menyelesaikan tuntutan dari masyarakat. Kemudian, atas permintaan dari Pelapor dan dengan persetujuan oleh Perusahaan, kasus tersebut dipindahkan ke Mekanisme Penyelesaian Sengketa RSPO atau Dispute Settlement Facility (DSF) pada tahun 2014 untuk memfasilitasi proses mediasi. “Sehubungan permasalahan ini tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, maka setelah proses berjalan selama 3 tahun, Pelapor meminta kasus tersebut dipindahkan ke Panel Pengaduan,” tutur Tiur kepada InfoSAWIT, Rabu, (31/1/2018)

Lebih lanjut tutur Tiur, Kasus ini kemudian dipindahkan ke Panel Pengaduan pada tanggal 9 Juni 2017. Sejak itu, Panel Pengaduan terus menangani kasus ini dan mencari kemungkinan penyelesaian dari permasalahan. Untuk menyelesaikan permasalahan, Panel Pengaduan berhubungan langsung dengan Perusahaan dan berdiskusi terkait rencana Perusahaan untuk melakukan divestasi PT MAS kepada pihak ketiga. Panel Pengaduan mengeluarkan surat pada 3 Oktober 2017 yang meminta Perusahaan untuk memberikan informasi mengenai rencananya untuk melakukan divestasi PT MAS, dengan pengertian bahwa Sime Darby Plantation Berhad melakukan diskusi yang berkesinambungan dengan calon pembeli, yang pada prinsipnya setuju untuk menyelesaikan perselisihan yang sedang berlangsung dengan masyarakat dan akan memasukkan informasi ini sebagai bagian dari persyaratan penjualan.

“Kami tidak dapat memberikan informasi tambahan sehubungan proses investigasi yang sedang berlangsung, agar tidak memengaruhi pertimbangan dan keputusan Panel Pengaduan,” kata Tiur.

Sementara dari pihak PT Mitra Austral Sejahtera (MAS), sebagai bagian dari group usaha Sime Darby Plantation - penghasil kelapa sawit bersertifikasi terbesar di dunia, PT MAS berkomitmen untuk menjadi perusahaan kelapa sawit yang bertanggung jawab dengan secara terus-menerus bekerjasama dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat di sekitar wilayah operasinya.

Dikatakan Head Corporate Communications PT MAS, Elly Mahesa Jenar, pihaknya selama ini telah terlibat dan berhubungan secara intens dengan masyarakat di Sanggau setiap dua bulan sekali, termasuk dengan lembaga nirlaba Transparansi untuk Indonesia (TuK) mengenai isu-isu terkini yang dihadapi Masyarakat.

Lebih lanjut tutur Elly, komunikasi dan hubungan kemitraan yang erat ini juga dilakukan secara transparan dan selalu dilaporkan secara berkala kepada Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). “PT MAS menegaskan kembali komitmennya untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul, sesuai dengan Hukum Indonesia yang berlaku dan akan terus menjunjung tinggi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam operasional sehari-hari,” jelas Elly, kepada InfoSAWIT, Senin, (5/1/2018). (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit