infosawit

Insentif Biodiesel Sawit Hemat APBN Hingga Rp 21 Triliun



Insentif Biodiesel Sawit Hemat APBN Hingga Rp 21 Triliun

InfoSAWIT, JAKARTA – Dikatakan Direktur Utama Badan Pengeloal Dana Perkekebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Dono Boestami, insentif biodiesel merupakan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, terlebih sumber dananya bukan berasal dari APBN, melainkan dari pungutan ekspor.

Kata Dono, dengan pola insentif ini pemerintah tidak mengeluarkan pendanaan APBN sejumlah Rp 21 triliun dari tahun 2015-2017 guna implementai kebijakan mandatori Biodiesel sawit. Dengan mekanisme justru pemerintah juga bisa menghemat devisa negara sebanyak Rp 14,83 triliun per tahun lantaran tidak perlu melakukan impor bahan bakar jenis solar sebanyak 3 juta Kl. “Penghematan ini digunakan untuk perluasan berbagai macam program pemerintah termasuk penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan,” kata Dono dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Selasa, (6/3/2018) di Jakarta.

Selain menghemat devisa, skim ini diyakini mampu mengurangi CO2 dan menjadi bagian dari komitmen COP 21 Paris guna memenuhi target nasional pengurangan emisi sebesar 29% (unconditional) dan 41% (dengan dukungan internasional) pada tahun 2030. “Tanpa penerapan kebijakan biodiesel sawit ini pemerintah bakal sulit memenuhi komitmen tersebut,” tandas Dono.

Sekadar catatan porsi penyaluran biodiesel sawit untuk tahun 2018 dipatok mencapai 70% dari total pungutan ekspor, sementara untuk pembiayaan peremajaan sawit naik menjadi 22%, sisanya untuk riset, penguatan kelembagaan petani dan lainnya. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit