infosawit

Malakama Sawit



Malakama Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA - Melorotnya harga minyak sawit mentah pada awal 2016 hingga pertengahan 2017, menjadi alasan pemerintah dan pelaku usaha kelapa sawit saat itu mewujudkan pungutan ekspor. Sebagai bentuk kutipan yang dikumpulkan dari setiap kegiatan ekspor CPO dan turunannya untuk pengembangan industri kelapa sawit nasional.

Akhirnya terbentuklah Badan Layanan Umum (BLU) pada Mei 2017 lalu, dengan nama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Kegiatan pertama badan ini ialah mencoba dengan membuat pasar baru CPO di dalam negeri yakni dengan meningkatkan permintaan biodiesel sawit, yang kala itu dianggap siap menjadi industri yang mampu menyerap CPO disaat permintaan dunia masih lemah. Harapannya dengan cara ini bisa mendongkrak harga.

Apalagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kala itu juga menjanjikan dengan pola ini bakal menyelamatkan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit di tataran petani. Jelas, janji ini menjadi modal memikat kepercayaan petani.

Sekitar satu tahun berjalan, pola yang dilakukan dengan menerapkan insentif biodiesel sawit sebanyak 90% dari total dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp 10 triliun (periode insentif 2015-2017), dianggap berjalan dengan baik.

Namun, pada tahun kedua faktanya harga TBS petani tak kunjung membaik, kalaupun ada kenaikan hanya sekitar 1% hingga 2% saja. Itu pun tidak tiap periode yang ditentukan, malah terkadang harga TBS kerap terkoreksi.

Wajar, bilamana petani sawit pun menuntut adanya penyeteraan pendanaan, untuk pembiayaan peremajaan sawit rakyat, penguatan kelembagaan petani dan penguatan kapasitas SDM. Pada akhirnya porsi insentif untuk biodiesel pun dipangkas hanya 70% pada tahun 2018 ini,  sementara untuk peremajaan sawit porsinya dinaikan menjadi 22%.

Kendati ada perubahaan porsi, lembaga ini masih menghadapi kritikan lain, apalagi pada 2016 lalu Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), mulai melakukan pelacakan pola insentif biodiesel tersebut yang dianggap pincang sebelah. Lantaran diduga hanya 5 perusahaan sawit besar yang menikmati dana dari kutipan ekspor CPO tersebut, sementara pengembangan sawit rakyat petani tidak mendapatkan porsi yang wajar. Lantas, bagaiman hasil kajian KPK tersebut? Pembaca bisa melihatnya pada sajian kami pada edisi Januari 2018, dalam Rubrik Fokus.

Selain membahas mengenai kajian KPK terhadap industri kelapa sawit nasional, pada awal tahun ini juga para pemodal kelapa sawit atau perbankan, dituntut untuk juga berkontribusi dalam mendorong praktik budidaya kelapa sawit ramah lingkungan dan sosial.

Apalagi kabarnya OJK pun telah menetapkan kebijakan setiap perbankan harus menyertakan syarat pengembangan hijau dalam pemberian pembiayaan pada sektor komoditas.

Namun demikian sayangnya masih banyak perbankan yang belum mengikuti kebijakan ini, padahal sejumlah prosesor industri sawit sudah mulai mengadopsi kebijakan No Devorestation, No Peatland dan No Eksploitation (NDPE). Sehingga mau tidak mau industri hulu kelapa sawit digiring untuk menerapkan praktik budidaya berkelanjutan, dan perbankan sebagi pemberi biaya pula didorong bisa ikut serta mewujudkan harapan tersebut. Untuk mengetahui beragam isu tersebut, bisa dibaca pada Majalah InfoSAWIT edisi Januari 2018. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit