infosawit

SPKS Desak, Alokasi Dana BPDP Sawit Berimbang untuk Petani



SPKS Desak, Alokasi Dana BPDP Sawit Berimbang untuk Petani

InfoSAWIT, JAKARTA - Dana perkebunan kelapa sawit (CPO Fund) yang dihimpun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) pada periode 2015-2017 tercatat sebesar Rp27,94 triliun, dimana dana tersebut sekitar 89% digunakan untuk subsidi biodiesel. Hasilnya, manfaat dana BPDP KS dianggap hanya mengalir ke 19 perusahaan.

Merujuk analisa Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dana tersebut dianggap kembali lagi kepada Perusahaan Perkebunan melalui insentif biodiesel yang tidak diamanatkan UU Perkebunan. Hanya sebesar 11% sisa anggaran tersebut untuk Petani yang terbagi dalam beberapa hal, yakni pengembangan sumber daya manusia, penelitian, pengembangan perkebunan, promosi perkebunan dan peremajaan perkebunan. Untuk peremajaan kebun sawit sendiri, hanya 1% atau Rp25 juta per hektar pada 2015-2016, 5% pada 2017 dan 22% pada tahun 2018.

Ketua Departemen Advokasi SPKS, Marselinus Andry mengatakan, Indonesia harus melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi permintaan kelapa sawit. Salah satu cara yang paling mendasar ialah dengan meningkatkan produktivitas. Dimana peningkatan produktivitas tersebut berpotensi dari perkebunan sawit rakyat. „Peningkatan produktivitas sawit rakyat merupakan tantangan yang harus segera diselesaikan. Dana perkebunan kelapa sawit harus dimaksimalkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit bukan sekedar mengatasi permasalahan supply and demand,“ Kata Andry dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Selasa (27/3/2018) di Jakarta.

Lebih lanjut kata Andry, tahun ini diperkirakan penerimaan BPDP-KS dari pungutan sawit hanya sekitar Rp 10,9 triliun hingga Rp 13 triliun. Dana pungutan sawit tersebut akan dialokasikan untuk pembayaran insentif biodiesel dengan alokasi sebesar 70%, peremajaan 22%. Sementara pengembangan SDM dua persen, penelitian dan pengembangan dua persen, sarana dan prasarana dua persen, dan promosi dua persen,” ujar andry. 

Sementara dikatakan perwakilan Petani Sawit dari Kalimantan Barat, Bernadus Mohtar, fakta yang dialami oleh petani sawit cukup suit dalam mengakses dana peremajaan sawit dari BPDP-KS tersebut, dengan alasasan pengucuran dana dengan syarat penggunaan skema satu atap (bapa angkat) menyulitkan bahkan petani sawit enggan untuk mengaksesnya.

Ditambah dengan adanya persyaratan pemembuatan rancangan pembiayaan perencanaan perkebunan sawit dengan melengkapi data petani, legalitas lahan, dan sebagainya kepada Dinas Perkebunan di Daerah Kabupaten dan Provinsi kemudian harus melaksanakan kontrak dengan perusahaan sawit sebagai avalis sebagai pihak pengelola dana sawit dan kredit bank termasuk pengelolaan kebun dalam pola satu atap. “Pola kemitraan ini membuat petani sawit seolah-olah tidak memiliki hak dan kemampuan dalam konteks pengelolaan dan penguasaan terhadap kebun mereka sendiri justru dikelola perusahaan, mulai dari penanaman sampai produksi,” tandas Mohtar. (T2)

 

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit